Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyatakan siap memanaskan aksi demonstrasi penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tegaskan ingin lawan 'rezim zalim'.
- Ruth Meliana
- Jumat, 09 Oktober 2020 - 09:58 WIB
WowKeren - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa hingga kaum buruh di berbagai wilayah Indonesia. Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyatakan tengah bersiap memanaskan aksi unjuk rasa untuk menolak UU Ciptaker.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin. Ia menegaskan jika aksi unjuk rasa para buruh mungkin akan mendapatkan dukungan tambahan dari PA 212. Novel menegaskan jika pihaknya ikut menolak keras pengesahan UU Ciptaker.
Novel menjelaskan jika PA 212 akan menggelar aksi demonstrasi seperti penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) beberapa waktu lalu. Terlebih, PA 212 dalam aksi tersebut juga sekaligus telah menyatakan penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja.
”Pada prinsipnya PA 212 mendukung aksi buruh,” kata Novel seperti dilansir dari Warta Ekonomi, Rabu (7/10). “Karena PA 212 juga sudah melakukan aksi menentang RUU Cipta Kerja ketika itu bersamaan dengan aksi tolak RUU HIP.”
PA 212 menganggap jika pengesahan RUU Ciptaker tersebut di tengah pandemi virus corona semakin menambah penderitaan rakyat kecil, khususnya kaum buruh. Oleh sebab itu, PA 212 menyatakan akan terus membela hak-hak rakyat kecil dari pemerintahan yang disebut mereka sebagai “rezim zalim”.
”Lengkap sudah penderitaan rakyat direzim ini,” kritik Novel. “Memang rezim ini sudah sangat zalim sehingga apa apa yang berkenaan dengan umat islam dan juga rakyat kecil memang selalu ditindas.”
Namun saat ditanya kapan massa PA 212 akan turun ke jalan, Novel mengatakan jika pihaknya masih berdiskusi dengan jajarannnya. Ia hanta berharap jika pemerintah dapat membatalkan pengesahan RUU Ciptaker yang telah menjadi undang-undang tersebut. Terlebih, proses penyusunan UU Ciptaker sendiri dinilai tidak transparan dan sangat cepat.
“RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional,” harap Novel. “Baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.”
(wk/lian)
