Sebelumnya, Jakarta telah menerapkan PSBB secara ketat. Yang mana kebijakan ini juga dinilai tidak sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kasus COVID-19
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 12 Oktober 2020 - 12:04 WIB
WowKeren - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah kembali melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB transisi ini berlaku mulai 12 hingga 25 Oktober 2020.
Kepala Departemen Epidemiologi FKM Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menyayangkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang satu ini. "Menurut saya salah DKI-nya, seolah-olah sudah mau masuk ke normal begitu," kata dia dilansir Okezone, Senin (12/10).
Alih-alih melonggarkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai seharusnya melihat dulu dampak demo besar-besaran terhadap kasus COVID-19. Diketahui, pekan lalu massa beramai-ramai turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.
Menurut Miko, dampak unjuk rasa ini bahkan belum sepenuhnya terlihat. Sebab, aksi unjuk rasa yang sarat akan kerumunan berpotensi tinggi menjadi media penularan COVID-19. Sehingga sebagai antisipasi terjadinya lonjakan kasus, Pemprov dinilai seharusnya melihat dulu kapasitas rumah sakit.
"Padahal belum melihat dampak demo (RUU Cipta Kerja) dan kapasitasnya juga belum dijelaskan," kata Miko lagi. "Apakah kapasitas rumah sakit sudah berkurang atau apakah masih penuh."
Sebelumnya, Jakarta telah menerapkan PSBB secara ketat. Yang mana menurut Miko, kebijakan ini juga tidak sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kasus COVID-19. Hal itu terlihat dari masih tingginya penularan corona di ibu kota.
Kendati positivity rate sudah turun, namun penurunan kasus tidak seberapa signifikan. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum patuh menerapkan protokol kesehatan.
"PSBB (yang) kedua saja menunjukkan partisipasi masyarakat yang kacau," tegas Miko. "Artinya tidak patuh terhadap protokol kesehatan atau tetap aja begitu-begitu walaupun positivity rate turun."
Lebih jauh, ia menilai DKI seharusnya tidak terburu-buru melonggarkan PSBB. Melainkan, melihat dulu perkembangan dampak demo selama minimal satu minggu ke depan. "Dengan data yang lebih lengkap sambil melihat efek demo karena seolah-seolah orang DKI enggak demo. Padahal banyak yang demo di Jakarta," ujarnya.
(wk/zodi)
