Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengizinkan pembelajaran (baik sekolah dan kampus) tatap muka mulai Januari 2021 mendatang rupanya menuai pro dan kontra dari sejumlah mahasiswa.
- Nidya Putri
- Rabu, 25 November 2020 - 12:26 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan kewenangan penuh pada Pemda untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 mendatang. Tak hanya berlaku untuk sekolah, perguruan tinggi pun juga boleh melakukan perkuliahan tatap muka jika telah mendapat izin Pemda.
Keputusan Mendikbud tersebut rupanya disambut baik oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad). Ketua BEM Unpad Riezal Ilham Pratama mengatakan setuju dengan keputusan tersebut.
Namun, ada banyak konsekuensi yang harus disiapkan saat pemerintah membolehkan kuliah tatap muka 2021. Terlebih jika pendidikan tinggi sudah diperbolehkan, kata dia, diprediksi akan terjadi mobilisasi mahasiswa secara besar-besaran.
"Kalo kita bicara dikdasmen (pendidikan dasar menengah), mungkin ya mereka masih di sekitar itu-itu aja (daerahnya). Tapi kalau kita bicara konteksnya mahasiswa, akhirnya akan ada mobilisasi besar-besaran dari tempat tinggal mahasiswa ke kampusnya," tutur Riezal dilansir Detikcom, Rabu (25/11). "Tentu oleh pemerintah daerah harus bisa diantisipasi, jangan sampai itu menjadikan kelas terbaru. Karena mobilisasi ini, tentu harus ketat, dilakukan dengan protokol dan pengawasan yang ketat."
Lebih lanjut, Riezal meminta agar jaminan kesehatan mahasiswa, siswa, dan pengajar juga perlu jadi perhatian pemerintah saat pendidikan tatap muka kembali digelar. "Kita bukan hanya lagi berbicara soal protokol kesehatan, tapi mungkin ketika kita sudah masuk di tahun 2021 ini sudah bicara soal faction. Ini yang harus bisa diperhatikan oleh pemerintah, dimana akses kesehatan, jaminan kesehatan terhadap siswa, mahasiswa dan juga para pengajarnya harus bisa dijamin oleh pemerintah dari level yang terkecil," ujarnya.
Sementara itu, BEM-KM Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) sejak awal menolak keputusan Mendikbud soal perkuliahan tatap muka tersebut. Menurut Ketua BEM-KM Unjani Aziz Dwi Maulidiansyah ada banyak risiko mulai dari fasilitas pendidikan yang belum mumpuni hingga kurikulum yang tidak terpusat apabila kuliah tatap muka kembali digelar di tengah pandemi COVID-19 yang belum reda.
"Tidak setuju, karena terlalu terburu-buru. Tidak semua memiliki sarana yang lengkap untuk bisa melaksanakan kuliah secara langsung (sesuai protokol kesehatan)," kata Aziz. Menurutnya, pengawasan untuk kuliah tatap muka tak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi perlu dari elemen lainnya.
"Waktu itu kami sempat advokasi ke LL-DIKTI Wilayah IV bahwa lebih baik penegasan untuk dipergunakannya mahasiswa untuk menjadi Satgas COViD-19 di lingkup pendidikan itu juga diperlukan," tutur Aziz.
(wk/nidy)
