Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta daerah yang menggelar Pilkada 2020 agar menunda pembelajaran tatap muka. Mereka memprediksi akan ada lonnjakan kasus COVID-19 apabila pilkada tetap digelar.
- Nidya Putri
- Senin, 07 Desember 2020 - 10:59 WIB
WowKeren - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan tetap digelar 9 Desember mendatang di tengah pandemi COVID-19. Tercatat ada 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang akan menggelar pemungutan suara Pilkada serentak.
Pilkada ini dilaksanakan tiga minggu sebelum sekolah tatap muka kembali diperbolehkan pada Januari 2021. Melihat kondisi tersebut, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun meminta daerah yang menggelar Pilkada 2020 agar menunda pembelajaran tatap muka.
"Penundaan ini harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan daerah, terutama di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, dalam siaran persnya, Minggu (6/12). Alasannya, dari hasil pantauan anggota FSGI di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada, banyak terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar dan pawai yang mayoritas peserta tidak mengenakan masker.
FSGI memperkirakan, usai surat suara selesai dihitung, kemungkinan akan ada juga perayaan kemenangan dari paslon yang meraih suara terbanyak. "Berarti potensi menciptakakan kerumunan sangat tinggi dan kemungkinan protokol kesehatan banyak diabaikan," jelasnya.
Dengan kondisi seperti itu, Heru mengatakan, pihaknya dapat memprediksi akan ada lonjakan kasus COVID-19 di daerah-daerah tersebut. Selain Pilkada FSGI juga menyoroti potensi lonjakan kasus COVID-19 karena momentum libur akhir tahun.
Daerah yang tidak menggelar Pilkada juga memiliki potensi yang sama akibat cuti bersama, liburan sekolah, dan liburan Natal. Sebab, liburan bersama biasanya diisi dengan berwisata ke destinasi wisata di berbagai wilayah.
"Pastinya akan ada anak-anak yang diajak liburan ayah dan ibunya," tulis FSGI. Oleh karena itu, FSGI meminta pemerintah benar-benar mempertimbangkan penundaan pembukaan sekolah pada Januari 2020, khususnya di daerah yang menggelar Pilkada.
Menurut Heru, pemerintah wajib menjamin kesehatan dan keselematan, baik tenaga pendidik maupun peserta didik selama pandemi virus corona. "Membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 harus benar-benar mempertimbangkan kenaikan kasus pasca-Pilkada dan liburan akhir tahun demi mencegah sekolah menjadi klaster baru penularan," tegasnya. "Jika kasus meningkat signifikan, pemerintah menunda dahulu buka sekolah tatap muka di bulan Januari."
(wk/nidy)
