Eks Mensos Ternyata Pernah Curhat Takut Dikira Korupsi Bansos COVID-19 ke Mahfud MD
Twitter/MensosRI
Nasional
Menteri Tersangka Korupsi

Pengakuan ini muncul di tengah heboh terungkapnya diskusi rencana korupsi bansos COVID-19 sudah dilakukan sejak sebelum kasus perdana dikonfirmasi di Indonesia.

WowKeren - Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka fakta mengejutkan soal korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Juliari Batubara dan kawan-kawan. Dari hasil rekonstruksi terungkap para tikus berdasi ini telah merencanakan aksi rasuahnya sejak sebelum kasus perdana diumumkan di Indonesia.

Dan di tengah kehebohan itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuka cerita yang cukup mengejutkan. Sebab ternyata sang eks Menteri Sosial pernah mengeluhkan soal administrasi dan birokrasi penyaluran bansos COVID-19.

Menurut cerita Mahfud, Juliari mengeluhkan administrasi untuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Keuangan itu sangat sulit. Bahkan sulitnya administrasi ini, disebutkan Mahfud, sempat membuat Juliari khawatir akan memicu timbulnya tuduhan korupsi.

"Ketika awal-awal pandemi itu Menteri Sosial itu datang ke saya. 'Pak ini kami dana banyak tapi sulit menyalurkan bansos karena administrasinya untuk pertanggungjawaban dari BPK itu terlalu rumit'," ujar Mahfud, Kamis (4/2). "'Sehingga nggak banyak yang berani membagikan bansos nanti disalahkan korupsi'."


Curhatan Juliari ini pun langsung ditindaklanjuti Mahfud lewat konsultasi dengan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto. Dan dari konsultasi itu dipastikan administrasi penyaluran bansos sama sekali tidak sulit seperti yang Juliari khawatirkan.

"Apa betul? Nggak, kalau ditata dengan baik. Sederhana tapi bisa dipertanggungjawabkan, nggak terlalu rumit. Saya sampaikan jalan saja," tutur Mahfud, dikutip dari Detik Finance.

"Tahu-tahu sesudah itu dia OTT menterinya sampai sekarang," imbuh Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun memastikan bahwa administrasi pertanggungjawaban penyaluran bansos sama sekali tidak rumit, namun dipastikan KPK akan mewaspadai dan mengawasi setiap prosesnya demi mengantisipasi upaya-upaya para oknum mencari celah.

"Jadi sebenarnya nggak rumit, toh yang lain juga jalan tuh, nggak apa-apa juga. Yang penting ada niat, bahwa ini akan menyelenggarakan dengan baik. Karena sebenarnya pertanggungjawaban seperti ini tidak formal semata-mata tetapi pertanggungjawabannya lebih materiil," ujar Mahfud. "Sehingga saya katakan atau saya mendapat jaminan dari KPK 'jalan saja Pak kami jamin nggak ada apa-apa asal benar-benar dikelola dengan baik, dengan benar'."

"Bukan mencari-cari cara untuk korupsi. Karena kalau sudah mencari-cari cara, kami sudah benarkan secara materiil KPK turun tangan, Pak Firli turun tangan dan itu yang terjadi," pungkasnya.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts