Demokrat mencurigai keputusan Jokowi membatalkan RUU Pemilu yang dinilai menguntungkan Gibran. Kini, Gerindra balas menaruh curiga ke Demokrat soal potensi AHY maju Pilgub DKI.
- Ruth Meliana
- Kamis, 11 Februari 2021 - 13:16 WIB
WowKeren - Keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan revisi UU Pemilu diprotes Partai Demokrat karena dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming. Demokrat menilai pembatalan itu sebagai akal-akalan Jokowi mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024.
Kecurigaan Demokrat ini ditanggapi oleh Gerindra dengan menohok. Partai milik Prabowo Subianto ini balas menaruh curiga ke Demokrat yang dinilai terlihat gigih membahas Pilkada Serentak 2021.
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman pun mempertanyakan kemungkinan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mau maju lagi dalam Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya, hal ini sangat mungkin terjadi dan publik juga berhak menaruh curiga.
”Silakan saja berspekulasi atau curiga sekalipun,” kata Habiburokhman seperti dilansir dari Detik, Kamis (11/2). “Itu hak politik mereka dan kita harus hormati.”
”Tapi, di sisi lain, publik juga boleh curiga dengan PD,” sambungnya. “Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka.”
Diketahui Partai Demokrat memang ngotot agar revisi UU Pemilu dibahas. Partai yang didirikan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mendesak agar Pilkada serentak digelar 2022. Hal ini membuat Habiburokhman mempertanyakan kengototan Demokrat.
”Kalau soal keserentakan Pemilu 2024 dengan pilkada, kenapa nggak dibahas saat pengesahan UU Pilkada tempo hari?” tanya Habiburokhman. “Agak janggal kalau DPR merevisi aturan yang DPR buat sendiri sebelum aturan tersebut sempat dilaksanakan.”
Sebelumnya, Demokrat menanggapi terkait tidak dilanjutkannya revisi UU Pemilu oleh Komisi II DPR RI. Partai Demokrat menilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dan parlemen lantaran adanya kepentingan kekuasaan.
”Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen,” kata Wasekjen Partai Demokrat Irwan saat dihubungi, Rabu (10/2). “Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah. Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024?”
”Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022,” sambungnya. “Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal.”
(wk/lian)
