WowKeren - Situasi politik di Myanmar terus memanas usai militer setempat melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Win Myint dan konselornya, Aung San Suu Kyi. Kudeta ini semakin panas usai masyarakat sipil semakin banyak yang turun ke jalan, bahkan sampai menyebabkan seorang demonstran tertembak.

Militer Myanmar pun seakan tak ingin mengendurkan kekuatannya dengan melakukan tindakan represi dalam menanggulangi massa. Termasuk yang terbaru dikabarkan menculik para aktivis hingga biksu pendukung aksi anti-kudeta pada malam hari.

"Berhenti menculik pada malam hari!" seru sejumlah besar massa dalam aksi anti-kudeta yang dilakukan di Kota Utama Yangon, Ibu Kota Naypyitaw, serta beberapa kota besar lain seperti Mandalay. Perihal penculikan pada malam hari ini pun, seperti dilaporkan Kantor HAM PBB, sudah menciduk hingga 350 orang sejak Senin (1/2) silam.

Militer menciduk para aktivis pro-demokrasi ini dengan alasan-alasan kriminal yang meragukan, demikian disampaikan Kantor HAM PBB. Dan perkara pencidukan di malam hari ini pun, meski sudah menuai protes besar-besaran dari publik, tetap tidak mendapat tanggapan dari pemerintah yang berkuasa saat ini.

"Anggota keluarga tidak tahu tentang tuntutan yang menyebabkan mereka ditangkap, lokasi, serta bagaimana kondisi orang-orang yang mereka cintai (pasca diciduk)," ungkap The Assistance Association for Political Prisoners, sebuah komunitas bawah tanah untuk tahanan politik Myanmar, dalam sebuah pernyataan resminya, dikutip dari The Guardian, Sabtu (13/2). "Ini bukan insiden biasa. Penggerebekan di malam hari menargetkan mereka yang memiliki suara berbeda (dengan militer). Dan ini terjadi di seluruh negeri."

Dewan HAM PBB pun sudah ikut menanggapi soal kudeta militer Myanmar yang kian memanas ini. Yang terbaru, 47 anggota Dewan HAM PBB menerbitkan resolusi pada Jumat (12/2) kemarin, yakni mendesak militer Myanmar nuntuk melepaskan Suu Kyi dan seluruh tahanan politik saat ini, serta menghindari upaya represi dalam mengatasi demonstran.

Bahkan Dewan HAM PBB mengancam bisa menerapkan sanksi hingga embargo apabila Myanmar tak mematuhi resolusi yang ditetapkan. Lantas apa kata Myanmar? "Kami tidak ingin menghentikan proses peralihan demokrasi yang terjadi di negara kami dan akan meneruskan kerjasama internasional," demikian kutipan jawaban dari Myint Thu, perwakilan Myanmar di PBB.