JK Tanya Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, Mahfud MD Singgung Masa Lalu
Nasional

Menanggapi pertanyaan Jusuf Kalla terkait kritik pemerintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara.

WowKeren - Presiden Joko Widodo telah mempersilakan masyarakat untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla lantas sempat mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil oleh polisi.

Menanggapi pertanyaan Jusuf Kalla tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara. Menurut Mahfud, pertanyaan Jusuf Kalla tersebut sudah sering didengar oleh pemerintah sejak dulu.

"Pertanyaan Pak JK ttg 'Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi' harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun," tulis Mahfud di akun Twitter pribadinya, Minggu (14/2). "Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon."

Oleh sebab itu, Mahfud menilai Jusuf Kalla tak bermaksud menuding pengkritik pemerintah sekarang pasti akan dipanggil polisi. Mahfud menyatakan bahwa sejak dulu selalu ada pihak yang melaporkan kritik ke polisi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengungkapkan bahwa di masa lalu, saat Jusuf Kalla masih menjabat sebagai Wapres periode pertama, ada kasus Sarrachen, Muslim Cyber Army, dan akun Piyungan.


Mahfud MD Tanggapi JK

Twitter/@mohmahfudmd

Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan bahwa keluarga Jusuf Kalla sendiri baru-baru ini melapor ke polisi akibat dugaan pencemaran baik yang dilakukan mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Sebagai informasi, putri ketiga Jusuf Kalla, Muswira Kalla, melaporkan Ferdinand ke polisi pada Desember 2020 lalu lantaran unggahannya di media sosial dinilai menyinggung sang ayah.

"Apalagi baru2 ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaian, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK," lanjut Mahfud. "Laporan2 ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilemma kita."

Di sisi lain, pertanyaan Jusuf Kalla terkait kritik pemerintah ini juga sempat ditanggapi oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Ia memastikan pemerintah akan tetap melindungi dan menghormati kritik yang disampaikan masyarakat selama sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundangan.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts