Direktur PJKAKI KPK Sujanarko menjadi salah satu dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK seleksi ASN. Ia pun menilai seleksi ini selayaknya litsus di era orde baru.
- Elvariza Opita
- Rabu, 26 Mei 2021 - 23:18 WIB
WowKeren - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah otoritas terkait telah menetapkan nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Yakni 24 di antaranya akan dibina lebih lanjut di diklat wawasan kebangsaan, sedangkan 51 lainnya akan diberhentikan.
Keputusan ini pun bak menambah bara api di tengah berbagai kontroversi yang mengiringi pengadaan TWK. Salah satu yang turut mengomentari adalah Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, yang termasuk dalam daftar 75 pegawai lembaga yang gagal lolos seleksi.
Sujanarko bahkan blak-blakan menilai TWK ini seperti penelitian khusus alias litsus pada era orde baru. Di era tersebut, litsus digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang hendak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) apakah terafiliasi PKi atau paham komunis.
Metode ini, tutur Sujanarko, turut diterapkan kepada para pegawai KPK dengan iming-iming seleksi pergantian status menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Selamat datang lahirnya litsus seperti orde baru," kata Sujanarko, Rabu (26/5).
"(Metode) yang secara serampangan me-labelling warga negara tidak bisa dididik wawasan kebangsaan," imbuh Sujanarko. "Ini labelling mirip-mirip tahun-tahun 65 dulu."
Sujanarko lantas mengutip pelabelan "merah" pada 51 sosok pegawai yang menurut tim asesor sudah tak bisa lagi dibina. "Labelling merah tidak bisa dididik ini mengkonfirmasi panitia seleksi ini tidak paham metodologi asesmen berbasis psikometri," kata Sujanarko.
"Standar psikometri international test semacam ini tingkat akurasinya hanya, reliable-nya, hanya 40 sampai dengan 60 persen," sambungnya. "Dengan akurasi yang sangat rendah ini, sudah berani-beraninya menyatakan warga negara yang mengabdi bertahun-tahun dinyatakan tidak bisa dididik wawasan kebangsaan."
Karena itulah, Sujanarko mendorong pengadaan audit publik di balik pelaksanaan TWK ini. Bahkan sebisa mungkin nama-nama pegawai yang akhirnya diberhentikan dan tidak diumumkan saja agar publik bisa menilai soal reliabilitas pelaksanaan seleksi.
"(Ini) akan mengonfirmasi clustering yang ditulis beberapa media: 'yang sengaja disingkirkan, memang sudah ditargetkan'," tutur Sujanarko. "Untuk itu perlu didorong audit publik terkait hal ini."
Sujanarko pun berharap Presiden Joko Widodo bisa lebih menunjukkan ketegasannya terhadap polemik ini. Namun ia juga berharap supaya setiap pernyataan Jokowi bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh para eksekutif di bawahnya.
(wk/elva)
