Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 individu berbayar telah ditunda. Akan tetapi, sejumlah pihak menilai penundaan itu belum cukup dan meminta pemerintah untuk membatalkannya.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 13 Juli 2021 - 10:16 WIB
WowKeren - Belakangan, publik digegerkan dengan adanya program vaksinasi COVID-19 berbayar. Namun Kimia Farma selaku pihak penyelenggara, menunda pelaksanaannya yang seharusnya digelar pada Senin (12/7) kemarin.
Terkait dengan penundaan tersebut, dinilai masih belum cukup. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar program vaksinasi Gotong Royong untuk individu berbayar itu dibatalkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Fatia Maulidiyanti selaku Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). "Vaksin berbayar itu harusnya dibatalkan dan kebijakan ini dicabut," tutur Fatia, Senin (12/7).
Fatia mengatakan bahwa penundaan pelaksanaan vaksinasi berbayar itu bukan solusi yang tepat. Hal ini dikarenakan bisa memberikan persepsi buruk terhadap Presiden Joko Widodo yang telah menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 akan diberikan secara gratis.
"Karena jika tidak (dicabut), pada akhirnya kita tahu bahwa Jokowi sudah menjilat ludahnya sendiri," terang Fatia. "Ketika dia bilang vaksin tidak berbayar, vaksin gratis, tapi pada akhirnya kita lihat bahwa hari ini akan ada vaksin yang berbayar."
Sementara itu, salah seorang relawan Lapor COVID-19 Amanda Tan menyampaikan bahwa vaksin seharusnya tidak diperjualbelikan. Apalagi di masa krisis COVID-19 seperti sekarang ini. Sebab, hal ini melanggar hak kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, Amanda menuturkan bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) dan United Nations General Assembly (UNGA) menekankan bahwa vaksin COVID-19 merupakan hak publik yang seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat karena bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat. Maka dari itu, tidak boleh untuk dikomersilkan.
"Komersialisasi vaksin ini merupakan pelanggaran keras atas hak kesehatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh UU dan melanggar prinsip keadilan sosial," beber Amanda.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPR RI juga mendesak pemerintah agar segera membatalkan program vaksinasi berbayar tersebut. Kemudian, pihaknya juga meminta agar pemerintah bisa memperbanyak lokasi vaksinasi gratis bagi masyarakat.
"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan," ungkap Saleh Daulay selaku anggota Komisi IX DPR saat dihubungi Kompas, Senin (12/7). "Bagaimanapun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar."
(wk/tiar)
