Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa WHO tidak mengkritik kebijakan Vaksin Gotong Royong yang bersifat berbayar. Begini penjelasan Kemlu selengkapnya.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 17 Juli 2021 - 12:09 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan program vaksinasi COVID-19 berbayar untuk individu. Program yang masuk dalam naungan Vaksin Gotong Royong ini menuai kritikan karena dianggap mencari untung di tengah kebutuhan vaksin akibat pandemi.
Kritikan pun kala itu sempat datang dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meski demikian, Diplomat Indonesia di Jenewa, Swiss menegaskan bahwa WHO tidak pernah mengkritik wacana yang akhirnya "tumbang" tersebut.
Menurut Duta Besar Grata E Werdaningtyas dari Jenewa, WHO mengkritik bila dibuat program vaksinasi berbayar menggunakan vaksin dari fasilitas COVAX. "WHO akan terus mendukung upaya negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan tidak dalam posisi mengkritisi kebijakan Indonesia dalam penyediaan Vaksin COVID-19" kata Dubes Grata melalui situs resmi Kemlu, Jumat (16/7).
"Sekretariat WHO tidak berposisi untuk mengkritisi kebijakan negara anggota," demikian kutipan pernyataan Dr. Ann Lindstrand kepada PTRI Jenewa yang ditulis di laman resmi Kemlu. "Melainkan akan terus mendukung negara, termasuk Indonesia, dalam mengatasi pandemi."
Sedangkan menurut Kemlu, kala itu WHO menanggapi pertanyaan dari VOA Indonesia mengenai "Bagaimana pandangan WHO terkait kebijakan Indonesia mengenai adanya vaksin berbayar sekalipun sebagiannya berasal dari pemberian gratis dari negara-negara lain?". Pertanyaan ini disampaikan dalam konferensi pers WHO tertanggal 12 Juli 2021.
"WHO memberikan jawaban yang bersifat prinsip dasar dan umum yang diwakili oleh Dr. Ann Lindstrand, Kepala Unit Program Imunisasi Esensial, dengan merujuk kerja sama vaksin COVAX Facility yang WHO majukan," terang Kemlu. "Dalam hal, tentunya pembayaran akan memunculkan isu etika bila vaksin tersebut menggunakan alokasi dari COVAX Facility. Semua warga negara harus mendapatkan akses yang sama terhadap vaksin."
Dubes Grata menegaskan pihaknya telah menjelaskan kepada WHO bahwa vaksin dari Fasilitas COVAX akan diberikan secara gratis kepada kelompok prioritas. Sedangkan Vaksin Gotong Royong tidak menggunakan alokasi vaksin dari Fasilitas COVAX serta tak bersumber dari APBN.
Namun melansir Liputan 6, transkrip wawancara yang dituliskan WHO berbeda dengan narasi Kemlu. WHO kala itu memang menegaskan soal program vaksin berbayar tanpa spesifik memandang Fasilitas COVAX sebagai sumbernya.
"Pembayaran apa pun dapat menghadirkan masalah etis dan akses dan terutama saat pandemi," ujar Dr. Lindstrand yang menurut Liputan 6 tak dituliskan di klarifikasi Kemlu. "Ketika kita butuh pemerataan dan vaksin yang menggapai orang-orang yang paling rentan."
(wk/elva)
