Selama penerapan PPKM Darurat, pemerintah melakukan testing COVID-19 guna mengetahui positivity rate, sehingga bisa segera memutus rantai penyebaran virusnya.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 29 Juli 2021 - 10:02 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia selama ini telah berupaya keras dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Selama penerapan PPKM Darurat, pemerintah juga melakukan testing COVID-19 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar bisa segera memutus rantai penyebaran virusnya. Dengan begitu, pemerintah bisa menekan angka kasus COVID-19.
Di akhir masa penerapan PPKM Darurat, sebanyak 30 Provinsi telah mencapai standar testing COVID-19 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO memberikan standar testing COVID-19 yakni minimal satu per seribu penduduk.
Terkait pencapaian testing COVID-19 disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. "Pada 25 Juli, meningkat 30 dari 34 Provinsi yang mencapai standar testing," tutur Nadia dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (28/7).
Lebih lanjut, Nadia mengungkapkan bahwa pada awal penerapan PPKM Darurat, hanya ada 14 Provinsi yang memenuhi standar testing WHO. Adapun 5 Provinsi yang melakukan testing COVID-19 dengan standar WHO dan tertinggi yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. "Ini tentunya penting untuk dapat menilai positivity rate dengan benar," imbuhnya.
Nadia menuturkan bahwa secara nasional, testing rate sudah bergerak naik dari angka 2,52 per seribu penduduk, menjadi 4,03 pada 25 Juli 2021. Kemudian untuk positivity rate secara nasional, berada di kisaran 26,4 persen dengan rentang antara 18 hingga 72 persen. Artinya bahwa pemerintah masih harus terus berupaya keras untuk menurunkan transmisi COVID-19.
Nadia mengatakan bahwa secara nasional, terdapat penurunan sebanyak 17 persen angka kasus COVID-19, namun angka kematiannya masih meningkat sebesar 36 persen. "Ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan upaya-upaya perbaikan untuk menyelamatkan setiap pasien yang ada di rumah sakit, maupun yang saat ini menjalani isolasi mandiri, maupun isolasi terpusat," tandas Nadia.
(wk/tiar)
