Meningkatkan akses ke perawatan kesuburan telah menjadi fokus PM Yoshihide Suga yang mendorong agar perawatan kesuburan dimasukkan dalam asuransi kesehatan publik.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 14 Agustus 2021 - 19:40 WIB
WowKeren - Jepang lagi-lagi masih berkutat dengan masalah rendahnya angka kelahiran di antara penduduknya. Sejumlah upaya pun tak kurang dilakukan untuk mendorong warganya agar mau memiliki momongan.
Kekinian, pemerintah Negeri Sakura memberikan pegawai negeri nasional cuti berbayar untuk menerima perawatan kesuburan. Tak tanggung-tanggung, rentang waktu yang diberikan bahkan mencapai 10 hari dalam setahun.
Kebijakan ini berlaku efektif mulai Januari mendatang. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mendukung pasangan yang berharap memiliki bayi saat negara itu bergulat dengan tingkat kelahiran yang menurun dengan cepat.
Yuko Kawamoto, Presiden Otoritas Personalia Nasional, mengatakan pada hari Selasa (9/8) bahwa ia berharap jika perusahaan swasta juga mengikuti langkah ini. "Sektor publik akan mengambil inisiatif," ujarnya.
Sebuah survei online, yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari menunjukkan bahwa 1,8 persen PNS menjalani perawatan kesuburan sementara 10,1 persen mengatakan mereka memiliki pengalaman dengan itu dan 3,7 persen mengatakan mereka telah mempertimbangkannya. Survei itu melibatkan sekitar 47.000 responden yang berasal dari kalangan PNS.
Di antara orang yang pernah menjalani perawatan kesuburan atau sedang mempertimbangkannya, 62,5 persen mengatakan "sangat sulit" untuk menyeimbangkannya dengan pekerjaan. Sedangkan 11,3 persen lainnya mengatakan itu "tidak mungkin". Adapun alasan paling umum adalah kebutuhan untuk sering mengunjungi dokter, biaya yang harus ditanggung, serta penyesuaian waktu dengan jam kerja.
Skema baru Otoritas Personalia Nasional bertujuan untuk meringankan beban dengan memungkinkan pegawai negeri penuh waktu maupun paruh waktu mengambil cuti berbayar selama lima hari, dengan tambahan lima hari jika diperlukan. Waktu istirahat dapat dipecah dan digunakan secara fleksibel, seperti mengambil cuti beberapa jam untuk menemui dokter saat bekerja.
Sementara itu, meningkatkan akses ke perawatan kesuburan telah menjadi fokus Perdana Menteri Yoshihide Suga. Untuk itu, ia mendorong agar perawatan kesuburan dimasukkan dalam tanggungan asuransi kesehatan publik mulai April mendatang.
Negeri Sakura mencatat penurunan angka terkait kelahiran bayi terendah pada tahun 2020, yakni hanya 840.832. Tren penurunan baru-baru ini juga diperburuk oleh dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19.
(wk/zodi)
