Bobby Nasution Beri Penjelasan Usai Ditegur Jokowi Soal APBD Kota Medan
Instagram/bobbynst
Nasional

Menurut Jokowi, APBD Kota Medan masih mengendap di bank sebesar Rp 1,8 triliun. Jumlah tersebut paling banyak dibandingkan dengan daerah lain di Sumut.

WowKeren - Presiden Joko Widodo menegur kepala daerah di Sumatera Utara terkait serapa anggaran APBD. Salah satunya adalah Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang notebene adalah menantu Presiden Jokowi sendiri.

Menurut Jokowi, APBD Kota Medan masih mengendap di bank sebesar Rp 1,8 triliun. Jumlah tersebut paling banyak dibandingkan dengan daerah lain di Sumut.

Terkait teguran Jokowi tersebut, Bobby pun buka suara. Bobby menyampaikan ralat bahwa jumlah APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank mencapai Rp 1,6 triliun, bukan Rp 1,8 triliun.

"Memang banyak ya masih mengendap, bukan Rp 1,8 triliun tapi Rp 1,6 triliun. Memang yang di slide (di paparan presiden) bedanya sedikit saja," ungkap Bobby pada Jumat (17/9).

Menurut Bobby, penyerapan anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 sangat diperlukan. Oleh sebab itu, Bobby menyatakan bahwa Pemkot Medan ke depannya akan memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mendorong perekonomian.


"Tentunya uang yang ada di sini untuk menggerakkan ekonomi peran APBD itu sangat penting ditengah pandemi ini," paparnya.

Lebih lanjut, Bobby menjelaskan bahwa banyaknya dana yang mengendap di bank bukan disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran. Namun, hal itu disebabkan oleh adanya kegiatan yang masih berjalan dan belum selesai, sehingga pembayarannya juga masih belum selesai.

"Jadi kalau belum selesai, belum bisa pembayaran jadi ketika nanti sudah selesai baru ada pembayaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi membahas APBD Kota Medan dalam rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara pada Kamis (16/9). Menurut Jokowi, realisasi APBD di Sumut per 10 September 2021 baru mencapai 55,2 persen. Rata-rata APBD yang masih mengendap di bank pun sangat tinggi, mencapai Rp 1,3 triliun.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta penyerapan anggaran dipercepat sehingga dapat mendongkrak laju ekonomi di daerah. Serapan anggaran yang besar membuat peredaran uang di kabupaten/kota semakin banyak, hingga bisa membawa dampak positif untuk perekonomian.

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru