Jokowi lantas mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022
- Bertilia Puteri
- Senin, 01 November 2021 - 13:41 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo menerima palu sidang dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi dalam sesi penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Minggu (31/10) malam. Indonesia akan meneruskan presidensi G20 di tahun 2022.
"Penyerahan palu itu menandai penyerahan posisi keketuaan atau presidensi G20 dari Italia ke Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 sampai setahun ke depan," tulis Jokowi di akun Instagram resminya.
Menurut Jokowi, presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Dalam kepemimpinannya di G20 tahun depan, Indonesia berkomitmen pada pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan.
"Pada kesempatan tersebut, saya mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022," lanjut Jokowi. "Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih."
Di sisi lain, Jokowi juga sempat mengajak para pemimpin negara G20 untuk mengembangkan ekosistem rantai pasok global yang tangguh dalam KTT Rantai Pasokan Global yang digelar di sela-sela KTT G20. Ajakan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang kuat dan inklusif.
"Dampak disrupsi lebih terasa bagi negara berkembang. Pada masa pandemi, kita saksikan terbatasnya akses negara berkembang pada vaksin, alat kesehatan, dan obat-obatan," ujar Jokowi di La Nuvola, Roma. "Tugas kita semua adalah mewujudkan ekosistem rantai pasok global yang tangguh, diversified, dan berkelanjutan. Tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga pembangunan."
Apabila disrupsi dibiarkan berkepanjangan, tutur Jokowi, maka akan menjadi tantangan ekonomi baru, memicu kenaikan harga dan kelangkaan barang. Selain itu, produktivitas juga bisa terhambat, dan mempengaruhi kesejahteraan.
"Kita perlu memastikan pengakuan dan keberterimaan vaksin secara universal, sesuai standar WHO, sekaligu memfasilitasi pemulihan perjalanan internasional yang non-diskriminatif," pungkasnya.
(wk/Bert)
