Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) siap melaporkan menteri Jokowi yang diduga terlibat dalam bisnis PCR COVID-19. Dugaan ini menyeret nama Menko Luhut hingga Erick Thohir.
- Elvariza Opita
- Kamis, 04 November 2021 - 09:57 WIB
WowKeren - Harga tes PCR menjadi salah satu topik panas di Indonesia, apalagi setelah pemerintah berkali-kali mengganti harga serta kebijakan terkait penggunaan tes tersebut. Kali ini beredar dugaan bahwa sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terlibat dalam bisnis tes COVID-19.
Dugaan ini pun membuat Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berencana melaporkan sejumlah menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (4/11) siang ini. Partai tersebut menegaskan, pelaporan dilakukan karena sejalan dengan program prioritas pihaknya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti oligarki.
Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, menegaskan penolakan pihaknya atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi keuntungan kepentingan pribadi atau bisnis yang mereka miliki. Apalagi karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19.
"Pertama kita sedang resah terhadap situasi sekarang, ketika masyarakat mau melakukan apa-apa harus PCR," ujar Alif kepada CNN Indonesia, Rabu (3/11) malam. "Daripada menjadi bola liar, lebih baik kita laporkan ke KPK karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut."
Nantinya pihak Prima akan membawa pula sejumlah bukti terkait dugaan keterlibatan menteri dalam bisnis tes PCR ini. "Bukti-bukti yang akan dibawa nanti pemberitaan sejumlah media. Besok (hari ini) jam 11.00 kita ke KPK," terang Alif.
Dugaan terlibatnya menteri dalam bisnis tes PCR memang tengah menjadi sorotan Indonesia. Eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut setidaknya dua menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR lantaran terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menyediakan jasa tes COVID-19.
Yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan lewat perusahaan PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera yang merupakan anak usaha PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Lalu ada pula Menteri BUMN Erick Thohir yang berkaitan dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang dipimpin saudara Erick, Boy Thohir.
Namun dugaan ini sudah dibantah oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga yang menyebut PT GSI tidak terlibat secara signifikan dalam menggelar tes COVID-19. Sedangkan Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, juga menepis tuduhan tersebut.
(wk/elva)
