Polemik mengenai anggaran yang dianggap mengalami penurunan di MPR, berujung pada desakan meminta agar Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 02 Desember 2021 - 08:46 WIB
WowKeren - Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani didesak mundur oleh pimpinan MPR RI. Hal ini diketahui bermula dari anggapan bahwa Sri Mulyani tidak terlalu memperhatikan anggaran untuk MPR RI.
Menanggapi desakan pimpinan MPR yang meminta agar Presiden Joko Widodo memberhentikan sang bendara negara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali menilai bahwa Sri Mulyani tidak perlu dicopot. Menurutnya, seorang menteri jika melakukan kesalahan itu merupakan hal wajar. "Tapi jika pemangkasan anggaran dan ada alasannya, baiknya duduk bareng," tutur Mardani kepada detik.com, Rabu (1/12).
Selain itu, Mardani memiliki alasan atas penilaiannya bahwa Sri Mulyani belum perlu sampai dicopot yakni lantaran kondisi negara saat ini memang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, ia juga tidak memungkiri bahwa Sri Mulyani harus lebih cermat lagi dalam mengatur anggaran.
"Kondisi negara memang sedang berat keuangannya," lanjut Mardani. "Bu Sri Mulyani sebagai bendahara dan penanggung jawab penerimaan negara memang perlu cermat mengatur anggaran."
Lebih lanjut, Mardani menerangkan alangkah lebih baik jika MPR dan Menkeu membicarakan mengenai persoalan anggaran tersebut agar semuanya menjadi lebih jelas. Akan tetapi, kembali lagi ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan Indonesia saat ini memang sedang berat.
Mardani mengatakan jika anggarannya untuk keperluan substansial, harus didukung. Ia pun menyarankan agar MPR bisa menyampaikan anggaran apa saja yang tidak dipenuhi oleh Menkeu.
"Semua pihak memang perlu menyadari beratnya kondisi penerimaan negara, efisiensi dan sinergi bisa dilakukan semua pihak," imbuh Mardani.
Sementara mengenai desakan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya sebagai Menkeu itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Selain perkara anggaran yang dinilai terus turun, ia juga menganggap bahwa Sri Mulyani tidak menepati janjinya mengenai mengalokasikan anggaran untuk 6 kali kegiatan sosialisasi 4 pilar.
Mengenai desakan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa pengangkatan maupun pencopotan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Presiden RI. Artinya bahwa segala keputusan ada di tangan Jokowi, termasuk akan mengabulkan desakan MPR atau tidak.
(wk/tiar)
