Pimpinan MPR mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah memotong anggaran lembaga hingga dianggap kurang etis dalam bekerja.
- Elvariza Opita
- Selasa, 30 November 2021 - 21:13 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mendapat protes keras dari Pimpinan MPR RI. Tak main-main, bahkan para Pimpinan MPR sampai meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot amanah yang diemban Sri Mulyani.
Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya ini ternyata bermula dari anggapan bahwa sang bendahara negara tidak terlalu memperhatikan anggaran untuk MPR RI. Disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, rupanya anggaran untuk lembaganya mengalami penurunan meski total ada 10 pimpinan yang bekerja.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," ujar Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Seperti misalnya agenda Sosialisasi Pilar yang menurut Fadel sudah dijanjikan dilaksanakan sebanyak 6 kali oleh Sri Mulyani. Namun nyatanya baru terlaksana sebanyak empat kali.
"Kami dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor. Kami minta 'Presiden, di anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuma 4 orang sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun'," kata Fadel.
Fadel juga mengaku bahwa pihaknya telah mengonsultasikan hal ini dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan disarankan untuk langsung berkoordinasi dengan Sri Mulyani. Namun, menurut Fadel, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saja diabaikan saat menjalin komunikasi dengan Sri Mulyani.
"Yang paling berat kecewa kita adalah kita rapat Banggar. Okelah, kalau Banggar saya koordinator, kemudian teman-teman ketua Banggar dan lain-lain rapat itu dengan Dirjen," jelas Fadel. "Pimpinan MPR rapat dengan Menteri Keuangan, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin 2 hari kemudian, atur lagi, dia batalin."
Kondisi inilah yang membuat Pimpinan MPR menilai Sri Mulyani tidak etis dalam bekerja dan sebaiknya diberhentikan saja. "Maka kami, ini atas nama Pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," pungkasnya.
(wk/elva)
