Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan perekonomian di dunia mengalami kegoyahan. Bahkan kini Menkeu RI mewanti-wanti ancaman resesi negara-negara di dunia.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 13 Juli 2022 - 16:55 WIB
WowKeren - Kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir tampaknya pun masih terus menghantui pergerakan ekonomi dunia. Bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti soal ancaman resesi negara-negara di dunia.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebut bahwa ancaman resesi itu berpotensi terus menghantui hingga tahun 2023 mendatang. Hal ini berdasarkan pada kondisi ekonomi global saat ini, di mana tengah berupaya untuk memulihkan perekonomian pasca dilanda pandemi COVID-19.
Belum lagi adanya ketegangan geopolitik yang juga berpengaruh pada roda pasokan di seluruh dunia. "Jadi kita harus tetap waspada, karena ini (ancaman resesi) akan terus berlangsung hingga tahun depan (2023)," ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Hotel Sofitel, Nusa Dua Bali, Rabu (13/7).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengaku akan membawa pembahasannya terkait ancaman resesi itu ke dalam forum G20 guna mencari solusi dari sejumlah tantangan yang dihadapi itu, khususnya di jalur keuangan atau Finance Track untuk membahas berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Di samping itu, hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka merespons survei terbaru dari Bloomberg, yang mana menyebut bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut, Sri Lanka menempati posisi pertama dengan persentase 85 persen, kemudian disusul Selandia Baru sebesar 33 persen, lalu Korea Selatan 25 persen, Jepang 25 persen, Tiongkok 20 persen, dan Hong Kong 20 persen.
Kemudian Australia dengan persentase tercatat 20 persen, Taiwan 20 persen, Pakistan 20 persen, Malaysia 13 persen, Vietnam 10 persen, lalu Thailand 10 persen, Philipina 8 persen, dan Indonesia 3 persen, serta India 0 persen.
Meski angkanya terbilang relatif rendah, namun Sri Mulyani memutuskan untuk tetap waspada dalam menanggapi risiko tersebut. Salah satunya adalah dengan berupaya untuk mengerahkan berbagai instrumen kebijakan yang berlaku di Indonesia.
"Apakah itu fiscal policy, monetary policy di OJK, financial sector, dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi exposure dari korporasi Indonesia," beber Sri Mulyani.
(wk/tiar)
