Pada Senin (6/12), Amerika Serikat menyatakan bahwa pejabat pemerintahnya tidak akan menghadiri Olimpiade Beijing karena 'kekejaman' hak asasi manusia di Tiongkok.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 09 Desember 2021 - 19:20 WIB
WowKeren - Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk tidak mengirimkan delegasi pemerintahnya ke ajang Olimpiade Musim Dingin Beijing pada Februari 2022 mendatang. Kementerian Luar Negeri Tiongkok lantas menyatakan bahwa ketiga negara tersebut akan "membayar" tindakan itu.
"Amerika Serikat, Inggris dan Australia telah menggunakan platform Olimpiade untuk manipulasi politik," ujar Juru Bicara Kemenlu Tiongkok, Wang Wenbin. "Mereka harus membayar mahal untuk tindakan keliru mereka."
Sebagai informasi, AS merupakan pihak pertama yang mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Pada Senin (6/12), AS menyatakan bahwa pejabat pemerintahnya tidak akan menghadiri Olimpiade Beijing karena "kekejaman" hak asasi manusia di Tiongkok.
Sementara Perdana Menteri Australia Scott Morrison memutuskan untuk tidak mengirim pejabat pemerintahannya ke Olimpiade Beijing karena kesulitan membuka kembali saluran diplomatik dengan Tiongkok untuk membahas HAM di wilayah Xinjiang. Langkah Tiongkok yang memblokir impor Australia juga menjadi salah satu pertimbangan.
Adapun Tiongkok sendiri telah membantah melakukan pelanggaran di Xinjiang yang merupakan rumah bagi minoritas Muslim Uyghur. Tiongkok mengatakan tuduhan pelanggaran hak itu dibuat-buat.
Di sisi lain, Komite Olimpiade Internasional (IOC) telah menanggapi langkah boikot diplomatik sejumlah negara terhadap Olimpiade Beijing. Presiden IOC Thomas Bach ternyata menyayangkan adanya peningkatan tensi jelang agenda.
Bach mengaku mengkhawatirkan kesempatan bagi para atlet negara-negara yang memboikot Olimpiade Beijing, apakah akan bisa hadir atau tidak. Kendati demikian, Bach bersyukur bahwa dukungan agar atlet tetap terlibat aktif dalam agenda Olimpiade Beijing terus mengalir.
"Hal ini sesuai dengan persetujuan konsensus semua negara anggota PBB yang mendukung Resolusi Gencatan Senjata Olimpiade," kata Bach. "Kehadiran pejabat pemerintah adalah keputusan politik. Netralitas politik berlaku dan IOC tidak akan memihak."
(wk/Bert)
