WowKeren - Seorang guru di Quebec, Kanada, dipecat karena menggunakan hijab di ruang kelas yang bertentangan dengan Bill 21, yakni sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2019 lalu. Pemecatan guru bernama Fatemeh Anvari tersebut lantas memicu kecaman karena dinilai secara tidak adil menargetkan etnis minoritas dengan dalih sekularisme.

Pada awal bulan ini, Anvari diberitahu bahwa dirinya tidak akan lagi diizinkan untuk mengajar di kelas. Pasalnya, Bill 21 mengatur bahwa pegawai negeri di "posisi otoritas" seperti petugas polisi, pengacara, hakim, sopir bus, dokter, pekerja sosial dan guru, dilarang mengenakan simbol agama seperti sorban dan hijab. UU tersebut diketahui memiliki dampak yang sangat besar terhadap perempuan Muslim dan di sekolah-sekolah di provinsi tersebut, di mana 74,5 persen gurunya adalah perempuan.

"Ini bukan tentang pakaian saya. Ini adalah masalah yang lebih besar. Saya tidak ingin ini menjadi masalah pribadi karena itu tidak akan ada gunanya bagi siapa pun," tutur Anvari kepada CTV News. "Saya ingin ini menjadi sesuatu dimana kita semua berpikir tentang bagaimana keputusan besar memengaruhi kehidupan lain."

Pemecatan Anvari telah memicu protes di sekolahnya. Para siswa dan staf memasang pita hijau dan poster untuk mendukungnya.

Pada Senin (13/12), Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan tidak ada orang yang harus kehilangan pekerjaan hanya karena agama mereka. Namun Trudeau menolak untuk campur tangan dalam kasus ini dan mengaku tak ingin menciptakan pertengkaran antara Quebec dengan pemerintah federal Kanada.

Sementara itu, pemimpin Partai Demokrasi Baru Jagmeet Singh mengatakan kemampuan Anvari sebagai guru tidak pernah diragukan. Namun hanya karena cara berpakaiannya, Anvari tak lagi bisa mengajar siswa-siswinya. "Itu semua yang salah dengan RUU ini," ujar Singh.

Anggota parlemen konservatif Kyle Seeback menggambarkan pemecatan Anvari sebagai "aib mutlak". Sedangkan pemimpin Konservatif Erin O'Toole mengatakan dia tidak setuju dengan undang-undang tersebut. O'Toole menyatakan bahwa ia menghormati yurisdiksi provinsi dan percaya Bill 21 adalah "masalah yang sebaiknya diserahkan kepada Quebec untuk diputuskan".

Di sisi lain, para pemimpin politik di Quebec membela Bill 21. Kebijakan tersebut memang mendapat dukungan rakyat di provinsi tersebut.

"Alasan guru ini tidak memiliki pekerjaan adalah karena dia tidak menghormati hukum," kata Pascal Bérubé, kritikus Parti Québécois tentang sekularisme. "Hukum itu untuk semua orang. Dia mencoba membuat pernyataan dengan mengenakan hijab."

Premier Quebec, Francois Legault, menyebut Bill 21 sebagai "hukum yang masuk akal". Ia menambahkan bahwa Anvari seharusnya tidak dipekerjakan sejak awal.