Adapun lonjakan harga minyak global itu disebut disebabkan oleh invasi Rusia terhadap Ukraina. Hal ini tampaknya juga berdampak terhadap APBN Indonesia Tahun 2022.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 04 Maret 2022 - 15:03 WIB
WowKeren - Konflik antara Rusia dengan Ukraina yang hingga saat ini masih berlangsung, menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi kehidupan negara di dunia. Salah satunya adalah terhadap sejumlah indikator makroekonomi Indonesia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Misalnya dalam indikator harga minyak mentah sudah jauh di atas asumsi dasar APBN 2022 yang ditetapkan yakni USD63 per barrel. Pasalnya, saat harga minyak global yang terus menanjak itu akan membebani APBN dari sisi beban subsidi energi pada awal tahun 2022 ini.
Maka dari itu, revisi APBN pun bisa menjadi opsi bagi pemerintah untuk mengatur ulang anggaran tahun ini. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah menerangkan bahwa pada APBN Tahun 2022, mematok Indonesia Crude Price (ICP) sebesar USD 63 per barrel.
Menurut Said, apabila perubahan hanya pada ICP, tentu tidak memerlukan perubahan APBN. Apalagi dalam perjalanannya, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga secara otomatis (automatic adjusment) jika harga ICP di pasar berubah, di mana sudah di atas USD95 per barrel.
"Melalui kewenangan untuk penyesuaian harga otomatis inilah dampaknya tidak signifikan akan mengubah formasi APBN," ujar Said kepada Kontan.co.id, Jumat (4/3).
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan keuangan negara, perubahan APBN hanya dimungkinkan menyangkut perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN, dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.
Kemudian, kata Said, keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan juga keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
Artinya, asumsi makro unsurnya sangat banyak, tidak hanya pada ICP, tetapi bisa pada pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, lifting minyak dan juga gas. Said mengatakan bahwa hampir setiap tahun Indonesia sering tidak terpenuhi target lifting minyak dan gas, kurs rupiah juga sering mengalami depresiasi.
"Tetapi sepanjang masih dalam batas avarage yang aman dan tidak mengubah secara signifikan postur anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun maupun defisit," pungkas Said.
(wk/tiar)
