Pemerintah India melakukan tindakan tegas dengan memblokir 22 saluran YouTube dengan alasan keamanan sosial. 4 di antaranya berasal dari negara tetangga, Pakistan.
- Amelia Nur Fatimah
- Rabu, 06 April 2022 - 10:52 WIB
WowKeren - Pemblokiran sejumlah saluran YouTube dilakukan oleh pemerintah India. Tepatnya ada 22 saluran YouTube yang dilarang oleh pemerintah India pada Selasa (5/4).
22 saluran YouTube itu termasuk empat di antaranya berasal dari Pakistan. Keputusan itu diambil karena disinformasi tentang masalah keamanan nasional dan ketertiban umum, tindakan keras federal terbaru di negara itu. Kementerian Informasi & Penyiaran negara itu mengatakan bahwa saluran YouTube yang diblokir memiliki total gabungan 2,6 miliar pemirsa.
Pemerintah, yang menggunakan "kekuatan darurat" di bawah undang-undang TI India, mengatakan untuk pertama kalinya memblokir 18 saluran YouTube India. Di mana tindakan tersebut sebelumnya berfokus pada akun yang katanya dioperasikan dari negara tetangga, Pakistan.
Saluran-saluran YouTube itu dituding telah digunakan untuk menyebarkan berita hoaks. Termasuk informasi palsu soal angkatan bersenjata India.
"Beberapa saluran YouTube digunakan untuk memposting berita palsu tentang berbagai mata pelajaran seperti Angkatan Bersenjata India," kata pemerintah India dalam sebuah pernyataan, melansir Malaymail.com, Rabu (6/4).
Sementara itu, pada bulan Desember dan Januari, kementerian informasi menggunakan kekuatan darurat serupa untuk memblokir 55 saluran di YouTube Alphabet Inc. Serta beberapa akun Twitter dan Facebook.
Pemerintah India telah menggunakan aturan TI baru yang diperkenalkan pada tahun 2021 yang sebagian besar ditujukan untuk mengatur perusahaan media sosial besar. Di mana memberi pemerintah lebih banyak kekuatan untuk menghapus konten.
India telah mencari tindakan lebih keras dari raksasa teknologi AS termasuk Google dan Facebook atas apa yang digambarkannya sebagai berita palsu di platform mereka.
Dalam sebuah pertemuan pada bulan Februari, para pejabat mengatakan kepada perusahaan bahwa kelambanan mereka memaksa pemerintah untuk memerintahkan penghapusan konten, yang pada gilirannya mengundang kritik internasional bahwa pihak berwenang menekan kebebasan berekspresi, menurut laporan dari Reuters.
Google dalam pertemuan itu telah mengusulkan bahwa kementerian harus menghindari membuat keputusan pencopotan publik, tetapi gagasan itu ditolak mentah-mentah oleh para pejabat.
(wk/amel)
