Permasalahan distribusi dan harga minyak goreng masih belum teratasi hingga saat ini. Pedagang minyak goreng pun membeberkan tekanan yang mereka rasakan.
- Amelia Nur Fatimah
- Senin, 06 Juni 2022 - 13:04 WIB
WowKeren - Pemerintah menjanjikan kondisi kelangkaan dan harga minyak goreng akan semakin membaik. Karena itu, masyarakat pun diimpau untuk tetap tenang dan tak panik. Tapi tampaknya kondisi tersebut tak bisa begitu saja langsung diperbaiki.
Masyarakat sudah terlanjur merugi akibat masalah minyak goreng sejak beberapa bulan lalu. Seperti Leni (40) misalnya, yang terpaksa menutup lima kiosnya di pasar akibat tak cukup modal untuk kulakan. Pedagang minyak goreng di Pasar Ceger, Tangerang Selatan yang dulunya memiliki enam kios di berbagai tempat itu kini mengaku bangkrut.
"Sekarang bangkrut tinggal satu. Saya dan keluarga hanya berusaha bertahan hidup," ujar Leni saat ditemui di Pasar Ceger, Minggu (5/6), melansir Tempo.com.
Leni mengungkap harga minyak goreng di tingkat agen, baik kemasan maupun minyak curah, tak kunjung turun meski pasokannya datang langsung dari distributor resmi. Para agen rata-rata masih menjual minyak kepada para pemilik kios dengan harga Rp 14-15 ribu per liter.
Menurut Leni, harga yang dikeluarkan oleh pedagang untuk menyetok barang tidak sebanding dengan harga jualnya ke konsumen. Dengan harga beli Rp 14-15 ribu, harga termurah untuk pelanggan seharusnya dipatok Rp 18 ribu per liter.
Namun pada saat yang sama, pemerintah malah terus menekan agar harga minyak goreng turun mendekati harga eceran tertinggi atau HET. Akhirnya, margin keuntungan yang diperoleh pedagang pun dianggap terlalu kecil. “Dengan harga tersebut, keuntungannya Rp 2.000 per liter,” beber Leni.
Mengalami nasib serupa, Khairul Musyafak mengaku kesulitan berjualan minyak goreng curah. Ia takut bakal ada tekanan dari pemerintah pusat untuk menjual minyak goreng sesuai HET meski modal yang ia keluarkan masih di atas harga tersebut.
"Saya dapat dari agen Rp 15.600, masa saya harus jual Rp 14 ribu sama Rp 15 rupiah. Ya tekor, lebih baik saya tidak jual," ungkap Khairul.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengimbau masyarakat untuk tidak panik perihal minyak goreng meski subsidi dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan jumlah pasokan domestik (DMO) sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah tersebut lebih besar 50 persen dari kebutuhan domestik.
“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik, tidak perlu galau, atau khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak akan terjadi," pungkas Luhut.
(wk/amel)
