Tim Prabowo menganggap tes membaca Alquran justru dapat membawa kecemburuan sosial mengingat Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk.
- Wahyu
- Senin, 31 Desember 2018 - 11:14 WIB
WowKeren - Capres-cawapres 2019, Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh untuk melakukan tes baca Alquran. Berbeda dengan kubu Jokowi yang menyambut baik undangan tersebut, tim Prabowo justru menganggap hal itu tidak perlu.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid. Ia mengatakan bahwa daripada membaca, hal lebih penting yang harus dilakukan adalah memahami isi Alquran itu sendiri dan mengamalkannya sesuai demokrasi dan konstitusi NKRI.
“Yang sangat dan lebih penting adalah pemahaman terhadap isinya (Alquran),” kata Sodik dilansir detikcom pada Senin (31/12). “Dan bagaimana mengamalkannya secara demokratis dan konstitusional di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”
Sodik menambahkan bahwa alasan pihaknya tidak mengikuti tes tersebut adalah karena itu bukan bagian dari komitmen tim Prabowo. Ia menerangakn bahwa pihaknya tidak mau mengangkat isu SARA. Selain itu, seluruh anggota paslon capres dan cawapres juga orang muslim, jadi hal itu dirasa tidak perlu.
“Sebenarnya kami siap-siap saja untuk ikut tes baca Alquran, tapi kami memutuskan tidak ikut,” tambah Sodik. “Karena komitmen kita dari awal tidak mau bicara soal SARA. Lagi pula isu agama kami anggap sudah selesai karena kan keempatnya ini muslim.”
Sejalan dengan pendapat Sodik, anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, juga menganggap hal itu tidak perlu dilakukan. Ia mengatakan bahwa yang dibutuhkan negeri ini adalah pemimpin yang bisa membawa bangsa yang majemuk ke arah yang adil dan sejahtera.
“Untuk bangsa ini yang besar, hal-hal itu (tes membaca Alquran) tidak perlu dilakukan,” terang Ferdinand dilansir Kumparan pada Senin (31/12). “Karena kita mencari pemimpin yang memimpin kemajemukan, yang dapat membawa Indonesia sejahtera ekonominya, rakyatnya adil dan makmur.”
Meskipun begitu, Ferdinand menghargai upaya Ikatan Dai Aceh mengingat Aceh sendiri menjalankan roda pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Namun imbuhnya, hal itu tak perlu dibawa ke tingkat nasional karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
(wk/wahy)
