Sandiaga Uno berharap semua pihak dapat menjadikan 'kebocoran' tersebut sebagai bahan introspeksi diri.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 08 Februari 2019 - 14:52 WIB
WowKeren - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, sempat berkomentar tentang anggaran negara Indonesia. Menurut Prabowo, anggaran negara telah bocor sebanyak 25 persen atau mencapai jumlah Rp 500 triliun.
Pernyataan tersebut sempat mendapat respon keras dari kubu Joko Widodo. Jokowi bahkan menantang Prabowo untuk melaporkan langsung kebocoran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melihat hal tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, meminta agar pernyataan tersebut tak dijadikan ajang saling serang. Ia berharap semua pihak dapat menjadikan "kebocoran" tersebut sebagai bahan introspeksi diri.
"Jadi buat kita, ini jangan digunakan sebagai ajang saling serang, tapi untuk introspeksi bahwa anggaran kita belum digunakan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Sandi di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (8/2). "Anggaran kita masih banyak yang tidak dikelola secara profesional. As simple as that, sangat sederhana.”
Sandi menyebut bahwa pernyataan Prabowo soal anggaran bocor tersebut didasarkan pada data dari KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga Prabowo tidak asal memberikan jumlah perkiraan.
"Kita lihat angka-angkanya luar biasa, ada yang Rp 5 Triliun, ada yang Rp 3 Triliun. Kalau dijumlah bisa mencapai angka yang sangat besar, dan menurut kita belum sebagian," jelas Sandi. "Karena kata KPK, kalau mau OTT, tiap hari juga bisa. Bayangkan kalau tiap hari Rp 1 triliun, bisa Rp 365 triliun.”
Terkait dengan tantangan Jokowi untuk melaporkan hal tersebut ke KPK, Sandi juga memberikan tanggapannya. Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, KPK sudah mengetahui perihal kebocoran itu, namun masih terhalang keterbatasan dana.
"KPK bilang dia kalau mau OTT setiap hari bisa, tapi mereka ada keterbatasan dana. Sekarang kita lihat KPK diserang, udah sangat berani penegak hukum diserang," tutur Sandi. "Tapi belum ada perbaikan perilaku para penyelenggara negara, maupun perilaku para dunia usaha juga belum berubah. Ini yang harus kita lakukan sama-sama menutup kebocoran tersebut."
(wk/Bert)
