JK berpendapat bahwa jika Ahok bergabung dengan TKN akan berpotensi menggerus elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.
- Wahyu
- Rabu, 13 Februari 2019 - 14:49 WIB
WowKeren - Setelah bebas dari penjara, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan untuk kembali terjun ke dunia politik. Ia pun memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai jalan politiknya.
Saat ini, Ahok memang sedang menikmati waktu santai. Meskipun sudah bergabung dengan PDIP, Ahok masih belum terlihat menjalankan politik praktisnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyarankan Ahok untuk menikmati waktu bebasnya terlebih dahulu. Sebab, diketahui selama ini Ahok sudah empat kali pindah partai.
"Ya lebih baik situasi seperti inilah, tenang-tenanglah Pak Ahok. Jadi ya jalan-jalan dulu, atau apa," kata JK di kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/2) "Karena dia, Ahok kan sudah empat kali pindah partai juga."
Bagi (JK), bebasnya Ahok di tengah kondisi kampanye seperti sekarang ini bisa mempengaruhi perolehan elektabilitas. JK yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin menganggap bahwa jika Ahok bergabung ke TKN justru akan menggerus elektabilitas Jokowi.
Sebab bisa jadi ada sejumlah pihak yang masih "terluka" dengan kasus penistaan agama oleh Ahok beberapa waktu lalu. Oleh karenanya, mereka tentu enggan memilih Jokowi-Ma'ruf.
"Tentu ada yang nambah, ada yang tergerus," lanjut JK. "Bagi Ahoker, tentu mungkin menambah, tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi kepada Ahok, tentu tidak mau milih (Jokowi-Ma'ruf)."
Terkait hal ini, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung saran dari JK. Menurutnya, itu adalah gagasan yang bagus. "Saya kira bagus sarannya Pak JK itu ya, bagus aja," kata Ma'ruf di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/2).
Ma'ruf pernah menjadi saksi dalam persidangan tahun 2017 lalu soal kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ajok. Waktu itu Ma'ruf hadir sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia.
JK tidak ingin jika publik beranggapan bahwa Jokowi-Ma'ruf didukung oleh seorang penista agama. Oleh sebab itu, ia dengan tegas menyuarakan keengganannya tersebut. "Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN, jangan," tegas JK.
(wk/wahy)
