Nasional

Titip pesan ke Nadhatul Ulama (NU), Jokowi mengimbau masyarakat tak mudah termakan hoaks berbau agama.

• Silmi Amalia Fidareni
• Kamis, 28 Februari 2019 - 09:07 WIB

WowKeren - Beberapa waktu lalu, beredar video ibu-ibu yang melakukan kampanye door to door. Akan tetapi, kampanye tersebut disebut merupakan kampanye hitam yang menyudutkan pasangan calon (paslon) 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Akibat kejadian tersebut, polisi berhasil mengamankan dan menetapkan tiga orang ibu-ibu sebagai tersangka. Mereka dikenakan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU N0.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menanggapi kampanye hitam yang menyerang dirinya, Jokowi bertitip pesan pada saat pidato di acara Musyawarah Nasional Alim Ulama serta Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Al Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2) kemarin. Jokowi meminta masyarakat tak mudah percaya kabar bohong dan memberikan respon cepat jika kabar tersebut mulai meresahkan.

"Saya titip ini direspons dengan baik oleh NU. Terutama kalau ada fitnah, isu-isu dari pintu ke pintu," ujar Jokowi. "Jika yang disampaikan ajakan kebaikan, silahkan, enggak apa-apa. Tapi jika yang disampaikan adalah hal-hal meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat, kita harus berani merespons."

Lebih lanjut, Jokowi juga menyebut jika kampanye hitam yang menyatakan dirinya akan melarang azan dikumandangkan tak masuk logika. "Misalnya pemerintah akan melarang adzan. Logikanya masuk enggak?" tanya Jokowi yang direspon dengan tegas oleh para hadirin.

Kendati sudah tak masuk logika, beberapa kabar bohong diketahui masih saja dipercaya oleh masyarakat. "Logikanya masuk atau enggak masuk, tapi banyak masyarakat kita itu percaya. Makanya kalau hal-hal seperti ini tidak kita respons, masyarakat kita akan termakan," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah jika kampanye tersebut berasal dari anggotanya. "Kalau dari BPN jelas bukanlah, pola kerja kami fokus penyampaian visi-misi program dan mekanisme lawan kecurangan pemilu," terang juru bicara Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, pada Minggu (24/2).