Selain itu, Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa siapapun yang menjadi presiden terpilih 2019 harus dihormati bersama. Namun, apabila terjadi beberapa masalah diselesaikan sesuai dengan koridor hukum.
- Nur Islamiyah
- Sabtu, 04 Mei 2019 - 10:44 WIB
WowKeren - Tagar 2019GantiPresiden sempat menjadi semboyan pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sang inisiator, Mardani Ali kini mendukung adanya rekonsiliasi antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.
Mardani mengatakan bahwa, jika keduanya kudu saling berbalas komentar, maka akan semakin memecah belah masyarakat. "Tinggal tekun aja, enggak usah saling sahut karena yang seperti itu membuat di bawah publik semakin pecah," katanya, seperti dikutip dari Kompas.
Dalam hal ini, Mardani memberikan contoh dirinya sebagai inisiator tagar 2019GantiPresiden. Kini, ia telah menutup gerakan tersebut karena kompetisi Pilpres 2019 telah usai.
"Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai," ujarnya. "Kenapa? karena itu sudah hari terakhir kampanye. Kalau sekarang apalagi sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal. Ganti presiden sudah tutup buku."
Selain itu, Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa siapapun yang menjadi presiden terpilih 2019 harus dihormati bersama. Namun, apabila terjadi beberapa masalah diselesaikan sesuai dengan koridor hukum.
"Itu suara rakyat, dan saya harus menghormati," lanjutnya. "Kalau Pak Prabowo saya sujud syukur, kalau Pak Jokowi, ya berarti saya harus mengawal sesuai koridor."
Sementara itu, PKS mengaku akan tetap bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Hal tersebut dilakukan lantaran partai tersebut yakin Prabowo-Sandiaga akan memenangkan Pilpres 2019.
"PKS pasti yakin kok InsyaAllah Prabowo Sandi menang," kata Mardani. "Makanya kita masih bertahan. "
Terkait pertemuan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Jokowi, Mardani mengatakan hal tersebut merupakan hak politik Demokrat. "Ya enggak kenapa itu sih hak politik kayak pak AHY ketemu monggo semua kita ini ketika koalisi tidak bermakna koalisi itu membatasi tiap individu partai melakukan komunikasi, monggo," tutur Mardani.
(wk/nris)