Sebab selama ini, jika ucapan negatif disampaikan oleh orang-orang pemerintahan tidak pernah ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, BPN Prabowo mempertanyakan keadilan jika tim tersebut benar-benar dibentuk.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 07 Mei 2019 - 13:13 WIB
WowKeren - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ikut menanggapi wacana Menko Polhukam Wiranto yang ingin membentuk tim khusus guna mengkaji ucapan para tokoh. Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria menilai hal itu sangat berlebihan, bahkan melebihi yang ada pada zaman Orde Baru.
Sedangkan sekarang adalah era kebebasan pers di mana setiap orang bisa menyuarakan aspirasinya. Selain itu, juga sudah ada UU yang mengatur kebebasan tersebut sehingga pemerintah tidak perlu bersikap berlebihan.
"Ini sudah era reformasi, era kebebasan pers, bertanggung jawab, diatur undang-undang setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul," jelas Riza dilansir dari Detik, Selasa (7/5). "Jadi maksudnya Pemerintah nggak usah berlebihan menyikapinya, nanti seperti melebihi jaman Orba gitu loh."
Pemerintah dinilai sangat berlebihan jika sampai mengkaji orang yang berbicara. Riza mempertanyakan apakah jika nantinya tim tersebut memang dibentuk, juga akan berlaku sama dengan pihak-pihak yang dianggap bagian dari pemerintah. Sebab selama ini kenyataannya, jika ucapan negatif datang dari orang-orang yang merupakan pendukung Joko Widodo alias Jokowi tidak pernah diusut.
"Orang bicara sampai dikaji, berlebihan. Pertanyaannya, bisa adil nggak? Selama ini kan ada ketidakadilan," tegas Riza. "Kalau itu ucapan disampaikan oleh orang-orang yang dianggap bagian dari Pemerintah atau pendukung Pak Jokowi, itu kan nggak pernah diperiksa, nggak pernah diusut, nggak pernah ditindak."
Riza kemudian menyinggung sejumlah pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan. Seperti ketika seorang menteri yang terlihat nyata memberikan amplop kepada seorang kiai di Madura. Pada akhirnya, pelaporan ini tidak ditindaklanjuti. "Ada menteri yang nyata-nyata ngasih amplop ke kiai di Madura, nggak diperiksa, nggak dihukum, nggak dipenjara. Ini kan bukti nyata ada ketidakadilan di rezim ini," ujar Riza.
Riza berharap pemerintah tidak berlebihan dan bisa lebih fokus bekerja mewujudkan keadilan. "Sebaiknya Pemerintah tidak usah berlebihan menyikapinya. Kerja saja yang baik, wujudkan keadilan, tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai (hukum) tumpul ke petahana, tajam ke oposisi," imbuh Riza.
(wk/zodi)
