Sebelumnya, Moeldoko juga mengatakan bahwa perubahan bisa terjadi ataupun tidak dalam waktu dekat, setelah tiga menteri dikaitkan pada kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.
- Nur Islamiyah
- Rabu, 08 Mei 2019 - 16:05 WIB
WowKeren - Istana Kepresidenan mengatakan, terdapat kemungkinan pergantian menteri alias reshuffle di Kabinet Kerja usai lebaran. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi untuk menanggapi isu yang muncul belakangan ini.
Johan menjelaskan, sekalipun ada pergantian, hal tersebut akan dilakukan usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. "Kemungkinan bisa saja," katanya, Rabu (8/5), seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Meski begitu, ia enggan memastikan apakah kemungkinan pergantian tersebut dilakukan lantaran beberapa menteri Kabinet Kerja terseret kasus korupsi atau sekedar bentuk evaluasi dari Jokowi kepada para menteri. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan bahwa perubahan bisa terjadi ataupun tidak dalam waktu dekat, setelah tiga menteri dikaitkan pada kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.
"Perombakan kabinet, ya Presiden sudah mengatakan bisa iya, bisa tidak," kata Moeldoko. "Kami lihat kepentingannya."
Namun, Moeldoko sendiri berharap tidak terjadi perombakan kabinet karena masa pemerintahan Jokowi periode pertama tinggal beberapa bulan lagi. Seperti diketahui, Jokowi dan Jusuf Kalla akan mengakhiri masa kerja pada Oktober 2019.
"Tetapi sekali lagi kalau sudah persoalan hukum, Presiden selalu tidak mau intervensi tentang itu," lanjutnya. "Tergantung dari berprosesnya, apa yang terjadi sekarang ini."
Sementara itu, tiga menteri diduga terseret kasus korupsi. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
Imam Nahrawi diduga tersandung kasus suap dana hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONII). Lukman Hakim terseret kasus jual beli jabatan di kementeriannya. Sementara Enggartiasto disebut namanya dalam kasus dugaan suap Rp 2 miliar yang dilakukan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.
"Status itu menentukan, sepanjang belum ada status yang jelas," ujarnya. "Presiden menekankan supaya ngebut bekerja dengan baik dalam sisa waktu yang ada."
(wk/nris)
