Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, mengingatkan bahwa gaji anggota DPR termasuk fraksi Gerindra adalah bersumber dari pajak.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 17 Mei 2019 - 12:59 WIB
WowKeren - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin meminta agar MPR maupun DPR tidak memberi gaji dan Tunjangan Hari raya (THR) untuk anggota DPR Fraksi Gerindra. Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono yang mengajak para pendukung Paslon 02 untuk tidak membayar pajak. Juru Bicara TKN Arya Sinulingga menegaskan bahwa selama ini seluruh gaji maupun THR yang dibayarkan ke anggota fraksi Gerindra bersumber dari pajak.
"Kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Fraksi Gerindra," kata Arya di Posko Cemara, Kamis (16/5). "Dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak."
Untuk itu, ia mengingatkan agar staf DPR maupun MPR RI tidak membayarkan gaji anggota Fraksi Gerindra beserta staf pendukung. "Tolong ingatkan Sekretariat DPR RI dan MPR RI jangan membayar gaji anggota Fraksi dari Gerindra dan seluruh staf pendukungnya, termasuk THR," ujarnya.
Arya menilai bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari pernyataan Poyuono yang meminta agar pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhenti membayar pajak. "Konsekuensi dong," ucap politikus Partai Perindo tersebut.
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama. Dengan pajak, pemerintah bisa membangun berbagai fasilitas umum untuk menunjang kehidupan rakyatnya. Oleh sebab itu, selain mengimbau agar anggota Fraksi Gerindra di DPR tidak digaji, Arya juga mengingatkan agar para pendukung Prabowo yang tidak membayar pajak untuk tidak menikmati fasilitas umum seperti jalan raya, busway, hingga MRT.
"Nginjak aja enggak boleh, bos," tegas Arya. "Karena ketika lu nginjak kaki di jalan raya itu udah bayar pajak."
Pernyataan Poyuono menuai reaksi keras dari sejumlah pihak termasuk Ditjen Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyayangkan pernyataan semacam itu keluar dari seorang elite politik seperti Poyuono.
Meski demikian, Hestu yakin bahwa masyarakat tidak akan mudah mengikuti ajakan Poyuono tersebut. Sebab menurutnya, rakyat Indonesia saat ini sudah paham mengenai peran penting pajak dalam menunjang pembangunan.
(wk/zodi)
