Nasional

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta agar jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil maupun proses penyelenggaraan Pemilu bisa melaporkannya ke MK maupun Bawaslu.

• Zodiak Yanuarita
• Senin, 20 Mei 2019 - 16:24 WIB

WowKeren - Rasa tidak puas pasti pernah dialami oleh siapapun, tak terkecuali pihak-pihak yang sudah mencalonkan diri mereka sebagai pemimpin di gelaran Pemilu 2019 ini. Sayangnya, tak semua berjalan sesuai rencana, pasti ada pihak yang kalah dan menang.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi mengatakan bahwa siapa pun yang harus menerima kekalahan dalam Pemilu ini pasti merasa tidak puas. "Kalau tidak puas, yang namanya kalah ya pasti tidak puas. Enggak ada yang kalah itu puas, enggak ada," kata Jokowi usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Golkar di Jakarta, Minggu (19/5).

Meski demikian, Jokowi mengimbau agar pihak mana pun yang tidak puas dengan hasil Pemilu bisa menyalurkan ketidakpuasan tersebut dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan pihak yang merasa tidak puas dengan penyelenggaraan Pemilu, bisa melaporkannya ke Bawaslu.

Jokowi menilai bahwa prosedur di atas sudah disepakati bersama-sama di DPR yang melibatkan semua fraksi Parpol. Oleh sebab itu, ia tidak ingin jika ada pihak yang akan melawan hasil Pemilu dengan cara-cara yang inkonstitusional.

Apalagi Pemilu 2019 bukan yang pertama kali bagi Indonesia. Jokowi menilai bahwa apa yang dihasilkan dari 17 April nantinya merupakan kehendak rakyat.

"Kita ini sudah menyelenggarakan Pemilu bukan sekali dua kali dan prosesnya itu sudah jelas," tutur Jokowi. "17 April lalu rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan, ya kan setelah itu ada proses, proses perhitungan."

Hal senada juga diungkapkan oleh Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan agar tidak ada masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan rasa tidak puas terkait hasil Pemilu. "Partai Golkar menegaskan agar pihak-pihak yang kurang puas dapat mengadukan ke Bawaslu atau MK, bukan untuk mencari solusi di jalanan. Partai Golkar menolak people power," kata Airlangga di Jakarta, Minggu (19/5).