Feri mengatakan bahwa link berita hanya dapat dijadikan sebagai bukti penunjang. Maka dari itu, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi harus memiliki bukti yang lebih sahih dari sekedar link berita.
- Nur Islamiyah
- Selasa, 28 Mei 2019 - 09:52 WIB
WowKeren - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai penyertaan link berita sebagai bukti gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan sangat lemah jika tanpa disertai bukti lain. Ia menyebut bukti tersebut bisa menjadi bulan-bulanan dalam persidangan.
Feri mengatakan bahwa link berita hanya dapat dijadikan sebagai bukti penunjang. Maka dari itu, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus memiliki bukti yang lebih sahih dari sekedar link berita.
"Kalau hanya itu (bukti link berita) sangat lemah," kata Feri, seperti dikutip dari Kompas. "Kurang kuat untuk mendukung dalil-dalil pemohon terkait dengan perselisihan hasil Pilpres 2019."
Ia meyakini, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto punya bukti-bukti lain yang mendukung bukti linki berita yang disertakan dalam gugatan. "Kalau tidak, ya mereka bisa jadi bulan-bulanan dalam persidangan. Karena bukti link berita sangat lemah," ucapnya.
Bukti-bukti lain tersebut, menurut Feri, bisa berupa dokumen-dokumen otentik yang menunjukkan terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2019. Selain dokumen, bukti dapat diperoleh lewat keterangan saksi dan ahli yang memperkuat permohonan mereka.
Sebelumnya, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) mengungkapkan bahwa tim BPN banyak menggunakan bukti berupa berita di media sebagai lampiran ke MK. Sebanyak 30 persen merupakan kliping media.
"Sebanyak 70 persen dari permohonan ini menyangkut teori hukum tentang kedudukan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi di kantornya, Jakarta, Minggu (26/5). "Sebanyak 30 persennya kliping media."
(wk/nris)
