Bicara Soal Yustisi, Anies Baswedan Singgung Jokowi KTP Solo Bisa Jadi Gubernur DKI
Nasional

Gubernur Anies Baswedan tidak ingin menggelar operasi yustisi setelah lebaran nanti yang dimaksudkan untuk menyaring warga pendatang dari luar ibukota. Kebijakan ini menjadi sorotan.

WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak akan menggelar operasi yustisi pasca-lebaran nanti. Tentu saja, kebijakannya ini banyak mendapat sorotan. Meski demikian, ia meminta agar Ketua RT/RW mencatat dan melapor jika ada warga baru yang datang dari luar Jakarta.

"Tapi kita meminta kepada RT/RW, bila ada warga baru untuk dicatat," kata Anies di Jakarta Pusat, Jumat (31/5). "Lapor dan dicatat kependudukannya sehingga kita tahu siapa yang berada di Jakarta."

Operasi yustisi pada dasarnya dilakukan untuk menekan jumlah warga pendatang. Kebijakannya banyak mendapat sorotan, Anies buka suara menyinggung Joko Widodo. Seperti diketahui, Jokowi merupakan warga Solo namun bisa mencalonkan diri menjadi seorang gubernur di DKI.

"Bahkan DKI pernah loh, punya Gubernur yang KTP-nya bukan DKI," kata Anies di Jakarta Pusat, Sabtu (1/6). "Pak Jokowi, itu dari Solo, KTP-nya Solo, boleh jadi calon gubernur di Jakarta."


Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan bahwa kebijakan yustisi sudah lama tidak dilakukan semasa dia menjabat. Meski tanpa ada yustisi pun, jumlah ledakan penduduk di Jakarta masih bisa menurun drastis, terutama dibandingkan dengan yang terjadi pada 2017 lalu.

"Dari tahun lalu juga kita sudah tidak melakukan dan kita tidak menyaksikan ledakan, tahun lalu kita sudah tidak melakukan operasi yustisi dan tidak ada ledakan jumlah," tutur Anies. "Bahkan datanya ada, pas rapim kemarin ada bahwa ternyata jumlah yang masuk Jakarta tahun lalu dibandingkan 2017 lebih rendah."

Adapun Anies telah mengganti kebijakan yustisi tersebut dengan program Pelayanan Bina Kependudukan. "Pelayanan bina kependudukan bukan operasi, tujuannya adalah mereka yang akan bekerja di Jakarta membawa dokumen termasuk bawa surat pindah. Kemudian nanti kita akan melayani kependudukan di DKI, jadi prinsipnya itu sama," jelas Anies.

Meski demikian, jika memang nantinya warga pendatang tersebut tidak mampu terserap tenaga kerja hal itu bukan masalah bagi Anies. Ia tidak ingin melarang siapa pun datang ke Jakarta.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait