Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, perubahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sangat memungkinkan.
- Bertilia Puteri
- Senin, 12 Agustus 2019 - 14:39 WIB
WowKeren - Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditambah menjadi 10 orang untuk periode 2019-2024. 9 di antaranya diharap dapat mewakili fraksi-fraksi, dan 1 orang mewakili kelompok DPD.
Usulan PAN tersebut ternyata mendapat respons positif dari Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, perubahan jumlah pimpinan sangat memungkinkan.
"Kalau disepakati bersama, why not? Kalau disepakati bersama. Seperti sekarang kan ada 8 juga toh (sebelumnya 5)," tutur Fadli di Gedung DPR, Senayan, pada Senin (12/8). "Tapi nanti tergantung pada musyawarah. Kita perlu ada kesepakatan bersama dalam hal ini UU MD3nya."
Fadli pun menilai bahwa usulan PAN tersebut sah-sah saja. Namun usulan tersebut tentunya tetap harus dibahas dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR dan juga melibatkan DPD. Apabila nantinya disepakati, maka UU MD3 akan perlu direvisi terkait jumlah pimpinan MPR.
"Jadi wacana itu sah-sah saja dilontarkan, tapi bila dengan UU (MD3) yang sekarang (harus direvisi)," jelas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut. "Tapi bisa ada dialog politik yang baik."
Gerindra, tutur Fadli, sangat terbuka dengan semua opsi yang ada. Baik dengan paket pimpinan atau opsi pimpinan yang mewakili semuanya.
"Kita lihat opsi itu semuanya terbuka," ujar Fadli. "Dengan opsi semua terwakili atau dengan paket saya kira kita ikut semua opsi itu."
Sebelumnya, usulan ini diajukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN, Saleh Partaonan Daulay. Usulan tersebut diajukan menanggapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuka peluang berkoalisi dengan partai politik non-pemerintah di unsur paket pimpinan MPR.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR lima orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi delapan orang," kata Saleh, Minggu (11/8). "Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi sepuluh orang, dengan rincian sembilan mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat."
(wk/Bert)
