WowKeren - Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengungkapkan jika wacana bergabungnya Bekasi dan Depok ke DKI Jakarta tidak mudah. Menurutnya wacana tersebut memerlukan proses yang cukup panjang.

Salah satunya dari aspek hukum misalnya, baik kota Depok maupun Bekasi memiliki perundang-undangan yang berbeda dengan DKI Jakarta. "Ingat-ingat, ini ibaratnya jenis kelaminnya beda ini," kata Malik kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/8).Mengacu pada perundang-undangan, DKI Jakarta adalah daerah yang melaksanakan kebijakan administrasi secara khusus seperti tertuang dalam UU Nomor 29 Tahun 2009. Sedangkan untuk kota Bogor dan Depok yang merupakan daerah otonom mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014.

"Landasan hukumnya harus diubah, karena yang satu wilayah administratif dan lainnya otonom. Artinya, kabupaten akan dipindahkan menjadi kota administratif dan itu enggak mudah," ungkap Malik.

Kemudian untuk aspek administrasi juga nantinya akan menjadi masalah yang tak kalah pelik. Pasalnya, dengan masuknya Bekasi dan Depok ke DKI Jakarta maka kepala daerahnya nanti berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta sehingga nantinya akan menghilangkan peran DPRD. "Apakah DPRD mau dihilangkan? Apa kepala daerahnya mau dari PNS? Enggak mudah itu, banyak sekali persoalannya," timpalnya.

Wacana Bekasi dan Depok untuk masuk ke DKI Jakarta berawal dari keinginan pemekaran daerah Bogor untuk membentuk Provinsi Bogor Raya.

Sayangnya, kedua daerah tersebut mengirim sinyal lebih tertarik bergabung dengan provinsi DKI Jakarta. Sinyal dari Kota Bekasi disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Daryanto. Ia bahkan menilai jika bergabungnya Bekasi dengan Jakarta akan membawa keuntungan untuk daerahnya.

Sementara itu, sinyal dari kota Depok disampaikan langsung oleh Wali Kotanya Mohammad Idris. Ia menegaskan bahwa Depok tak tertarik untuk bergabung dengan Provinsi Bogor Raya nantinya, melainkan ingin bergabung dengan DKI Jakarta.