Negara yang tergabung dalam G-7 menyerukan agar Tiongkok memperhatikan tuntutan masyarakat Hong Kong atas hak otonomi mereka. Pernyataan ini disampaikan usai gelaran KTT G-7 pekan lalu.
- Elvariza Opita
- Selasa, 27 Agustus 2019 - 20:42 WIB
WowKeren - Diketahui demonstrasi besar-besaran tengah terjadi di Hong Kong. Bermula dari masalah RUU Ekstradisi, aksi massa saat ini berlanjut ke ranah kebebasan demokrasi dan otonomi daerah.
Menanggapi polemik yang berlarut-larut itu, negara G-7 rupanya ikut membahasnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu, pemimpin Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat sepakat mendukung otonomi Hong Kong.
"Negara-negara G-7 menekankan kembali eksistensi dan pentingnya perjanjian antara Inggris dan Tiongkok tahun 1984 tentang Hong Kong," demikian bunyi pernyataan bersama negara G-7. "Dan (kami) juga meminta agar tidak ada lagi kekerasan (dalam pengamanan demonstran)."
Pernyataan negara-negara G-7 ini langsung menuai kecaman dari perwakilan Tiongkok. Dilansir dari AFP, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, menyatakan ketidaksetujuannya atas sikap ikut campur negara asing.
"Kami menyampaikan ketidaksetujuan kami atas pernyataan yang dibuat oleh pemimpin negara G-7 terkait dengan masalah Hong Kong," ujar Geng Shuang dalam rilis persnya, Selasa (27/8). Lebih lanjut, pihak Tiongkok menuding negara G-7 memiliki niat tersembunyi di balik dukungannya atas otonomi Hong Kong tersebut.
"Kami sudah berulang kali menegaskan bahwa permasalahan Hong Kong merupakan urusan internal Tiongkok," tegasnya. "Dan tidak ada satu pun negara, organisasi maupun individu asing yang berhak untuk mengintervensi."
Untuk diketahui, situasi di Hong Kong belakangan semakin memanas. Sudah beberapa bulan terakhir demonstrasi besar-besaran digelar di wilayah tersebut.
Aksi massa ini didorong oleh kemarahan masyarakat Hong Kong atas adanya RUU Ekstradisi. RUU ini memungkinkan penduduk Hong Kong untuk dikirim dan diadili di Tiongkok atas tindakan kejahatan yang mereka buat.
Sistem peradilan di Tiongkok yang tidak jelas serta dikendalikan secara politik membuat masyarakat Hong Kong mengkritik keras RUU tersebut. Namun belakangan, ketika aksi demonstrasi meluas, beberapa pengunjuk rasa mulai menyerukan kebebasan berdemokrasi.
(wk/elva)
