Nasional

Sebab selama ini, dukungan untuk Joko Widodo dinilai tak lepas dari hasil kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi, dalam hal ini lembaga yang berperan adalah KPK.

• Zodiak Yanuarita
• Jumat, 30 Agustus 2019 - 13:45 WIB

WowKeren - Lembaga Survei Indonesia menyebut bahwa salah satu dukungan yang diberikan pada Presiden Joko Widodo tak lepas dari hasil kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi. Oleh sebab itu, jika Jokowi melakukan kesalahan dalam isu seleksi capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak menutup kemungkinan dukungan masyarakat juga akan menyurut.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Peneliti LSI Burhanudin Muhtadi. Dalam survei yang dilakukan pada 1.220 responden untuk periode 11-16 Mei 2019, menunjukkan bahwa approval yang didapat Jokowi masih berkaitan dengan persepsi terhadap pemberantasan korupsi.

"Intinya ini data yang sangat krusial untuk dipahami approval rating Pak Jokowi," kata Burhan di Jakarta Pusat, Kamis (29/8). "Ditentukan seberapa persepsi positif atau tidak positif terhadap pemberantasan korupsi dan suap."

Dengan kata lain, hal itu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pemberantasan korupsi masih tinggi. Bahkan KPK mendapat tingkat kepercayaan lebih tinggi dari presiden di tingkat 84 persen sedangkan presiden berada satu tingkat di bawahnya.

Survei tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 50 persen masyarakat menilai pemerintah sudah bekerja cukup banyak dalam memberantas korupsi. Hal ini yang kemudian berimbas pada dukungan ke Jokowi yang tinggi. "Semakin menilai pemerintah sudah banyak bekerja dalam pemberantasan korupsi, maka kepuasan terhadap kinerja Jokowi semakin tinggi," ujarnya.

Menurut Burhan, masyarakat yang percaya pada presiden pada umumnya juga percaya pada KPK. Oleh sebab itu, jika presiden salah langkah dalam mengambil kebijakan terkait seleksi calon pimpinan KPK maka tidak menutup kemungkinan pendukung Jokowi akan beralih.

"Orang yang percaya kepada Presiden umumnya percaya kepada KPK," lanjut Burhan. "Ini yang saya sebut kalau presiden salah langkah dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan kepemimpinan KPK, bukan tidak mungkin sebagian pendukung presiden yang pro-KPK menarik diri."