Sekjen PDIP Hormati Keputusan Jokowi Yang Pilih Prabowo Jadi Menteri
Facebook
Nasional
Peluang Prabowo Jadi Menhan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan bahwa dirinya menghormati sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Prabowo Subianto untuk menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024.

WowKeren - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dirinya diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat Kabinet Kerja Jilid II. Hal tersebut diungkapkannya pada Senin (21/10) kemarin usai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.

Menanggapi hal tesebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan bahwa PDIP menghormati keputusan Presiden Jokowi itu. Hal ini lantaran pemilihan menteri dalam kabinet merupakan hal prerogatif Presiden Jokowi. "Itu merupakan hak prerogatif presiden dan kami hormati karena presidenlah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan," ujarnya.


Ketika ditanya mengenai keputusan tersebut yang dimungkinkan akan mengganggu koalisi partai politik (parpol) pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019, Hasto kembali menegaskan bahwa para ketua umum parpol koalisi tersebut menghormati hak prerogatif presiden. Menurutnya, mereka juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil presiden.

Hasto juga mengungkapkan bahwa para pimpinan parpol koalisi tersebut tahu alasan di balik Presiden Jokowi yang membuka peluang banyak partai untuk gabung ke koalisi. "Para ketum parpol juga memahami pertimbangan yang diambil presiden ketika memutuskan memperluas koalisi karena semangat gotong-royong," ucap Hasto saat ditemui di acara syukuran pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di bilangan Cikini, Jakarta pada Senin (21/10).

Ia pun menyampaikan bahwa seandainya ada partai yang ingin keluar koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, pihaknya mempersilahkan hal tersebut. Hal ini karena menurutnya pemerintah pasti membutuhkan pihak oposisi ke depannya.

Sebelumnya, Prabowo mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk mengurus bidang pertahanan dalam Kabinet Kerja Jilid II. "Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (21/10).

Keputusan tersebut pun direspon baik oleh para elit politik. Mereka menghormati keputusan Presiden Jokowi yang memilih Prabowo Subianto untuk membantunya di kabinet. Akan tetapi, lembaga KontraS tidak setuju jika Ketua Umum Gerindra tersebut menjadi menteri karena kasus pelanggaran HAM yang pernah melibatkannya.

You can share this post!

Related Posts
Loading...