Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa di periode pemerintahan keduanya, ia bersama Ma'ruf Amin tidak akan memasang target 100 hari kerja seperti di periode sebelumnya.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 23 Oktober 2019 - 14:23 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah melantik sejumlah menteri yang akan membantunya bekerja di pemerintahan jilid kedua, 2019-2024. Ada satu hal yang membuat periode kali ini berbeda dari sebelumnya.
Jokowi menyatakan bahwa dirinya bersama Ma'ruf Amin tidak akan memasang target 100 hari kerja pemerintahan. Adapun alasan Jokowi tidak menyiapkan target semacam itu karena di periode kedua pemerintahannya saat ini, ia hanya melanjutkan program yang sudah dikerjakannya di periode sebelumnya.
"Enggak ada target seratus hari," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10). "Ini kita melanjutkan sebelumnya."
Lebih lanjut, Jokowi menambahkan bahwa di periode kedua ini, ia akan memfokuskan kerja pada penggunaan Anggaran Pendapatan Belanda Negara agar lebih terarah. Selain itu, ada sejumlah masalah yang harus dituntaskan oleh Kabinet Indonesia Maju, yakni memperbaiki neraca perdagangan yang terus mengalami defisit, defisit transaksi berjalan, dan yang tak kalah penting membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Hal lain yang juga menyita perhatian Jokowi adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Begitu pula dengan masalah birokrasi di Indonesia. Jokowi menilai perlu adanya reformasi pada birokrasi Indonesia.
Kedua hal tersebut kerap dilontarkan oleh Jokowi saat kampanye Pilpres. "Reformasi dilakukan secara konkret. Prioritas utama kita pembangunan SDM," tegas Jokowi.
Terkait birokrasi, dalam pidato pelantikan Minggu (20/10), Jokowi menyebut akan memangkas jabatan eselon. Hal itu dalam rangka untuk menyederhanakan birokrasi Indonesia yang berbelit-belit.
Namun rupanya, rencana Jokowi tersebut menimbulkan pro kontra. Ada pihak yang mendukung dan ada pula yang menilai bahwa langkah tersebut tak akan serta merta bisa menyederhanakan birokrasi.
Wali Kota Bogor Bima Arya meminta agar rencana tersebut dikaji lebih mendalam. Sebab menurutnya, menyederhanakan birokrasi tak harus dilakukan dengan mamangkas jabatan eselon di pemerintahan. "Tidak setiap orang bisa jadi kepala dinas, harus proses," kata Bima, Senin (21/10).
(wk/zodi)
