WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali menggulirkan wacana penghapusan Ujian Nasional (UN). Diketahui, wacana tersebut memang sudah muncul sejak era Mendikbud Muhadjir Effendy.

Wacana ini lantas mendapat dukungan dari Ikatan Guru Indonesia (IGI). Menurut IGI, anggaran UN yang cukup besar lebih baik dialihkan untuk pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Jauh lebih bagus nggak ada ujian nasional, lebih bagus anggaran UN digunakan mengangkat guru. Bukan hanya honorer, guru kita kan kurang," ungkap Ketua IGI, Muhammad Ramli, pada Kamis (28/11). "Lebih dari 50 persen guru kita sekarang sudah honorer, bukan lagi PNS. Kalau kondisi seperti itu, kita tidak lagi lihat keberpihakan. Karena guru kan prasyarat pendidikan."

Menurut Ramli, tujuan diadakannya UN saat ini juga tidak jelas. Selain itu, UN juga sudah tidak bisa menjadi syarat untuk menentukan standar kelulusan siswa karena tantangan pendidikan di setiap daerah berbeda-beda.

"Sekarang ujian nasional kita enggak tahu lagi fungsinya apa, kalau dijadikan standar kelulusan siswa, juga agak repot. Karena standar kan nasional mengukur kemampuan daerah dengan pendidik dan fasilitas yang tidak memadai," jelas Ramli. "Enggak boleh kita menjadikan itu menjadi patokan, memang sebaiknya ya sudahlah jadikan itu kembali sekolah. Guru yang menentukan kelulusan siswa."

Di samping itu, Ramli juga menuturkan bahwa alasan dijadikannya nilai UN sebagai pemetaan kualitas pendidikan di daerah tidak tepat. Pasalnya, pemetaan kualitas pendidikan seharusnya bisa dilakukan dengan metode sampling.

"Kita sebenarnya bingung hasil UN diapakan, artinya kalau UN tidak punya fungsi apa-apa untuk pemerintah ya untuk apa dilaksanakan," tutur Ramli. "Anggaplah satu kabupaten, nilainya sangat rendah, apa yang dilakukan pemerintah pada daerah itu."

Tak hanya itu, Ramli juga sempat menyinggung soal adanya lahan bisnis di balik pelaksanaan UN. Hal tersebut juga sekiranya dapat menjadi poin pertimbangan bagi Nadiem.

"Anggaran yang kita adakan untuk UN, ini kan pertanyaan. Itu bagian dari bisnis di pendidikan. Yang kedua pendampingan siswa seperti bimbingan belajar, baik online maupun offline ya semuanya lari ke situ," pungkas Ramli. "Kalau tidak ada UN mereka tidak punya lahan bagus di situ. Makanya tantangannya Pak Nadiem kalau dia mau mengubah UN ini, ya itu agak kontra dengan keberadaan Ruangguru di mana CEO-nya jadi stafsus presiden. Ini harus diselesaikan di dalam."