Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, mempertanyakan nilai anggaran pengadaan satu unit komputer senilai Rp 128,9 miliar di RAPBD 2020.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 05 Desember 2019 - 19:05 WIB
WowKeren - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menyoal anggaran yang dinilai janggal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020. Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, mempertanyakan nilai anggaran pengadaan satu unit komputer senilai Rp 128,9 miliar di RAPBD 2020.
Melansir CNN Indonesia total anggaran yang diusulkan senilai Rp 128.992.331.600 dengan rincian 1 unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar, 2 unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar, 6 unit server seharga Rp 307,9 juta, dan juga 9 unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar. Anggaran tersebut diusulkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).
"Saya melihat di BPRD itu ada anggaran yang lumayan fantastis, itu untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik, satu unit itu Rp60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit (perangkat) apa saya lihat, itu sekitar Rp60 miliar juga," tutur Anthony di ruang rapat Komisi C, Gedung DPRD DKI, pada hari ini (5/12). "Jadi total Rp 120 miliar. Tolong dijelaskan, saya enggak berani nuduh dulu."
Lebih lanjut, Anthony juga membandingkan penggunaan unit komputer di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Apabila dibandingkan BPRD DKI, Dirjen Pajak Kemenkeu mengelola pajak yang lebih banyak, yakni meliputi seluruh Indonesia.
"Perbandingan dengan nasional itu bagaimana?" tanya Anthony. "Jangan sampai nasional saja enggak pakai alat segini, tapi Jakarta pakai alat yang satu unitnya Rp 60 miliar."
Selain itu, Anthony juga meminta jaminan dari BPRD DKI bahwa pembelian peralatan mahal tersebut akan memiliki dampak pada Pendapat Asli Daerah (PAD). "Kalau sudah beli alat ini, maka bisa jadi nambah berapa PAD. Jangan sampai beli alat, tapi enggak tahu buat apa, spesifikasinya enggak tahu apa, output-nya pun bisa jadi berapa," tutur Anthony.
Menanggapi cecaran Anthony, Kepala BPRD Faisal Syafruddin mengaku akan memberikan penjelasan dalam sesi rapat berikutnya. "Nanti kami jelaskan itu pas rapat," jawab Faisal.
Sebelumnya, PSI juga sempat mengkritik anggaran gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp 19,9 miliar. Anthony menyampaikan bahwa PSI menilai kinerja TGUPP selama ini tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan Ibu Kota.
Oleh sebab itu, PSI meminta bahwa anggaran TGUPP perlu dikurangi. "Oleh sebab itu Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapuskan atau dikurangi," ujar Anthony.
(wk/Bert)
