Anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia menilai bahwa pemerintah justru menunjukkan sikap yang cenderung lunak. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 10 Januari 2020 - 16:12 WIB
WowKeren - Dewan Perwakilan Rakyat dan kelompok advokat melayangkan kritik kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait respons terhadap konflik Natuna belum lama ini. Tak hanya Prabowo, kritik juga ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Keduanya dianggap kurang tegas dalam menyikapi masuknya kapal Tiongkok ke wilayah yang merupakan kedaulatan Indonesia. Padahal sebenarnya, anggota dewan siap untuk menyampaikan sikap tegas terhadap insiden tersebut.
Namun sayangnya, pemerintah justru menunjukkan sikap yang cenderung lunak. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia.
"Misalnya kemarin Menhan atau Pak Luhut tidak menyatakan sikap tegas sehingga kami sudah sampaikan sikap tapi pemerintah tidak," kata Farah di Jakarta, Kamis (9/1). "Ini menyebabkan terjadinya kebingungan."
Seperti diketahui sebelumnya, Luhut meminta agar polemik masuknya kapal milik Tiongkok tidak dibesar-besarkan. Begitu juga dengan Prabowo. Prabowo mengatakan bahwa Tiongkok adalah sahabat RI sehingga sengketa atas wilayah Natuna perlu dicarikan jalan damai.
Farah menegaskan bahwa persoalan perairan Natuna bukan sebatas pada klaim sepihak atas sumber daya alam. Namun, ada aspek yang lebih besar dari itu. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas sesegera mungkin.
"Kami sangat tidak setuju apa yang dilakukan Tiongkok," tegas Farah. "Dan pemerintah harus mengambil langkah tegas agar kapal ini tidak berada di perairan kita."
Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Imparsial & Hubungan Kelembagaan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Al Araf. Ia menganggap bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Prabowo dan Luhut cenderung ambigu. Menurutnya, pemerintah cenderung mengambil pendekatan positif merespons klaim Tiongkok. "Akibat adanya kepentingan ekonomi yang memikat," kata dia.
Sebelumnya, TNI memastikan bahwa kapal nelayan dan juga penjaga pantai Tiongkok sudah angkat kaki dari Natuna. Kapal-kapal asing tersebut angkat kaki setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkunjung ke Natuna Utara belum lama ini.
(wk/zodi)
