Wacana pemulangan WNI eks simpatisan ISIS kembali mencuat beberapa waktu belakangan. Sempat menimbulkan kegaduhan, akhirnya Kepala BNPT Suhardi Alius memberikan klarifikasi seperti berikut.
- Elvariza Opita
- Jumat, 07 Februari 2020 - 17:47 WIB
WowKeren - Baru-baru ini Indonesia dibuat geger dengan rencana pemerintah untuk memulangkan ratusan WNI yang sempat menjadi anggota organisasi terorisme internasional Negara Islam Irak dan Suriah. Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah mengaku belum mengambil keputusan terkait wacana tersebut.
Kendati demikian, wacana tersebut sudah terlanjur menjadi buah bibir dan menuai beragam reaksi. Tentu kebanyakan dari masyarakat menolak kembalinya para WNI yang sudah menjadi simpatisan dari salah satu organisasi teroris paling besar di dunia itu.
Menanggapi kehebohan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun angkat bicara. Kepala BNPT Alius Suhardi mengklarifikasi kabar yang beredar dan menyebut belum ada rencana pemulangan WNI eks simpatisan ISIS.
Suhardi menyebut pihaknya hanya menerima informasi soal WNI eks simpatisan ISIS yang berada di Timur Tengah. Informasi ini didapat dari komunitas lembaga intelijen internasional Timur Tengah.
"Kami bagian dari komunitas internasional," kata Suhardi di Gedung BUMN, Jakarta, Jumat (7/2). "Nah, di situlah kami diinformasikan kalau ada sekian puluh ribu, di tiga camp di Suriah, FTF (foreign terrorist fighter atau teroris asing) dengan keluarganya. Nah sekarang diinformasikan ada yang mengaku sebagai WNI."
Informasi itu kemudian diteruskan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Oleh Mahfud, BNPT kemudian diminta untuk memimpin Satgas FTF untuk mengkaji opsi pemulangan WNI eks ISIS.
Kendati demikian, sampai sekarang belum ada keputusan untuk memulangkan atau tidak para eks simpatisan ISIS tersebut. Keputusan ini baru akan disampaikan Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun 2020.
Nantinya para eks teroris ini akan menjalani program deradikalisasi bila jadi dipulangkan ke Indonesia. Program semacam ini, jelas Suhardi, sebelumnya sudah pernah dilakukan.
"Ini masih pembahasan ya, tapi dalam rapat akan kami sampaikan. Kan kita sudah punya pengalaman, misalnya memulangkan deportant 75 orang, kemudian 18 orang. Program seperti itu kita terapkan," pungkas Suhardi.
(wk/elva)
