Menko Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengungkap bahwa kepala Ibu Kota baru adalah pejabat setingkat menteri yang akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 29 Februari 2020 - 14:23 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo dan jajaran berniat untuk memindahkan pusat administrasi Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Berbagai persiapan pun digelar, salah satunya terkait dengan mempersiapkan sosok yang akan memimpin daerah tersebut.
Sosok calon kepala daerah ini pun sudah sempat diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, dengan status ibu kota baru yang merupakan wilayah khusus, maka pimpinannya pun akan berbeda.
Nantinya Kepala Badan Otorita IKN (Ibu Kota Negara) akan menjadi pimpinan daerah tersebut. Dan Jokowi lah yang akan memilih kepala badan otorita tersebut.
"Badan otorita ini setingkat menteri. Saya kira akan segera undang-undangnya jadi, menteri/kepala otorita ibu kota Indonesia," terang Luhut di Jakarta, Rabu (26/2). "Presiden sekarang lagi memfinalisasi siapa menteri/kepala otorita ibu kota. Jadi difinalisasikan."
Dan di tengah simpang siur tersebut, muncul isu soal sosok yang digadang-gadang akan menjadi kepala badan otorita. Salah satu nama terkuatnya adalah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Isu ini pun ikut dikuatkan oleh Menko Luhut. Kendati tak menyebutkan nama secara gamblang, ia hanya kembali memastikan bahwa pimpinan ibu kota baru akan ditunjuk langsung dan diumumkan oleh Jokowi.
"Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu," terang Luhut saat ditanya apakah Ahok yang menjadi kepala badan otorita ibu kota baru, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2). "Tapi biarlah nanti resmi diumumkan presiden."
Dalam kesempatan itu, Luhut turut pula membahas soal pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Menurutnya seluruh anggaran yang diperlukan untuk membangun gedung pemerintahan akan diambilkan dari APBN.
Luhut sendiri mengklaim telah mengantongi izin dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sudah dilaporkan ke Jokowi. Baru untuk sarana dan fasilitas lain akan dibiayai di luar APBN.
"Banyak investor partner tertarik bangun ibu kota negara ini, saya baru dikirim list-nya sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi," ujar Luhut. "Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk. Dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi UEA masuk, Singapura, banyak sekali."
(wk/elva)
