Opsi lockdown masih terus ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi pun melarang Pemda menetapkan lockdown tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.
- Elvariza Opita
- Senin, 16 Maret 2020 - 17:44 WIB
WowKeren - Hingga Minggu (15/3) sebanyak 117 orang telah dikonfirmasi positif terinfeksi virus Corona, meski sebagian diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Kondisi ini pun membuat publik panik dan tak sedikit meneriakkan aspirasi Indonesia di-lockdown.
Sebagai informasi, opsi lockdown sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara seperti Italia dan Denmark. Keputusan ini diambil oleh pemerintah setempat lantaran angka kasus positif COVID-19 di negara mereka begitu tinggi.
Namun tampaknya opsi ini tetap tak dilirik oleh pemerintah Indonesia. Bila sebelumnya sudah ditepis oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, kini Presiden Joko Widodo ikut menegaskan penolakannya atas opsi tersebut.
Hal ini Jokowi sampaikan dalam konferensi persnya pada Senin (16/3) sore. Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan, keputusan lockdown, baik tingkat nasional maupun daerah, harus diambil oleh otoritas di pemerintahan pusat. Oleh karena itu, ia melarang pemerintah daerah untuk "berjalan sendiri" dalam mengatasi wabah Corona, termasuk memutuskan akan me-lockdown suatu daerah atau tidak.
"Perlu saya tegaskan, yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi, dilansir dari Detik News. "Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown."
Menurut Jokowi, alih-alih lockdown, saat ini upaya untuk mengurangi mobilitas dan perkumpulan adalah yang paling utama untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Langkah ini pun ditempuh lewat social distancing yang belakangan banyak disuarakan. Di sisi lain, Jokowi juga memastikan pemerintah sudah mempersiapkan yang terbaik untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Selain itu, Jokowi juga kembali menegaskan agar pemerintah daerah selalu aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan tertentu. "Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi dengan kementerian terkait dan satgas COVID-19," tegas Jokowi.
(wk/elva)
