Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku tidak tahu sejak kapan para pejabat tersebut berangkat. Sebab menurutnya, ia tidak pernah memberikan izin cuti apa lagi untuk ke Eropa.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 18 Maret 2020 - 12:22 WIB
WowKeren - Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) corona untuk wilayahnya. Namun ironisnya, sebanyak lima orang pejabat PDAM Cianjur justru pelesiran ke Eropa.
Lima orang pejabat terdiri dari dua orang direksi dan 3 lainnya adalah staf. Dilansir Detik, pada awalnya kelima pejabat tersebut hendak berangkat umrah namun karena otoritas pemerintah Arab Saudi menutup akses ke sana maka mereka pun mengalihkan tujuan ke Eropa. Plh Dirut PDAM Tirta Mukti Cianjur Syamsul Hadi mengatakan bahwa para pejabat itu tengah mengambil cuti.
"Iya ada lima orang yang di luar negeri," kata Hadi masih dilansir Detik. "Mereka pergi Selasa, tanggal 10. Saya tahunya cuti. Saya tidak tahu kalau urusan mendetailnya."
Sementara itu, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku tidak tahu sejak kapan para pejabat tersebut berangkat. Sebab menurutnya, ia tidak pernah memberikan izin cuti apa lagi untuk ke Eropa. "Baru tahu mereka di luar negeri dua hari lalu. Saya tidak pernah mengeluarkan izin cuti, apalagi untuk ke Eropa," tutur Herman.
Untuk itu, Herman meminta agar para pejabat tersebut segera pulang. "Saya sudah suruh pulang, hari ini katanya bakal tiba di Cianjur," katanya.
Tentu saja sekembalinya mereka di tanah air, harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Karena sudah pergi keluar negeri mereka dikhawatirkan ikut terpapar Covid-19 selama berada di sana. Meskipun tidak dalam kondisi sakit, nantinya para pejabat itu akan masuk ke dalam pengawasan. "Bukan dianjurkan lagi, harus periksa kesehatan. Mereka masuk dalam pengawasan, meskipun tidak dalam kondisi sakit," pungkas Herman.
Sikap para pejabat PDAM itu pun mendapat kecaman dari DPRD Kabupaten Cianjur. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur, Tavip Darmawan menilai para pejabat tersebut tidak mengindahkan arahan pemerintah.
"Ironis, ketika pemerintah dari daerah hingga pusat sedang dalam kondisi darurat Covid-19," kata Tavip. "Artinya mereka melawan arus, tidak menghargai kondisi Indonesia yang darurat corona."
(wk/zodi)
