Sebelumnya, pemberlakuan kebijakan karantina wilayah alias lockdown di Turki memicu kekacauan massal di seluruh negeri, seperti (panic buying) berbagai kebutuhan.
- Luthfiatun Nisa
- Senin, 13 April 2020 - 08:30 WIB
WowKeren - Salah satu Menteri negara Turki, Suleyman Soylu, mendadak mengundurkan diri usai negaranya menerapkan lockdown akibat pandemi virus corona (COVID-19). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut menyatakan perihal pengunduran dirinya setelah kebijakan lockdown di Turki menimbulkan kekacauan.
Diketahui, Pemerintah Turki memutuskan untuk melakukan karantina wilayah yang diberlakukan di seluruh negeri selama 48 jam untuk menangkal penyebaran COVID-19, pada Jumat (10/4). Namun pengumuman tersebut dilakukan hanya 2 jam sebelum pemberlakuan kebijakan lockdown. Hal ini memicu kekacauan massal di seluruh negeri, seperti belanja panik (panic buying) berbagai kebutuhan.
Kerumunan dan antrian terjadi dimana-mana. Aturan jarak sosial atau social distancing demi menghindari penularan Corona pun terabaikan. Suleyman Soylu kemudian mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (12/4) usai menuai kritik keras dari oposisi dan warga di media sosial atas kebijakannya.
"Semoga negaraku, yang tidak pernah ingin aku sakiti, dan Presiden kami, yang kepadanya aku akan setia sepanjang hidupku, memaafkan aku," kata Suleyman Soylu dalam pernyataan pengunduran dirinya. Bukan hanya itu saja, Menteri berusia 50 tahun tersebut juga mengaku bertanggung jawab sepenuhnya atas penerapan kebijakan ini.
Namun Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menolak pengunduran Sulayman Soylu. "Dia akan terus menjalankan fungsinya," ujar sang Presiden dalam keterangan resminya.
Sebagai informasi tambahan, hingga berita ini ditulis, ada sekitar 56,956 kasus positif corona di Turki yang dikonfirmasi. Dari jumlah itu, sebanyak 1,198 pasien dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan ada lebih dari 3,400 pasien yang dikonfirmasi sembuh, sehingga saat ini jumlah kasus aktif COVID-19 mencapai angka 52,312.
Sementara itu, Suleyman Soylu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Turki sejak 2016, atau sebulan sejak kudeta yang gagal menggulingkan Presiden Erdogan. Ia disebut ikut mengawasi pembersihan pasca-kudeta, termasuk upaya penangkapan ribuan warga, jurnalis, dan tokoh oposisi Kurdi.
(wk/luth)
