Selain Data Tak Sinkron, Jokowi Akui Distribusi Bansos Berbelit
Getty Images
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Untuk mengawasi agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran, Presiden Joko Widodo menyarankan agar KPK maupun BPKP juga dilibatkan dalam prosesnya.

WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengakui jika data penerima bantuan sosial (bansos) antara pemerintah pusat dengan daerah tidak sinkron. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab lambatnya pemberian bansos, bahkan hingga ada yang tumpang tindih.

Hal itu disampaikan olehnya saat menggelar rapat terbatas melalui video conference, Selasa (19/5). "Memangnya ada data yang tidak sinkron," kata Kepala Negara.


Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya bisa melakukan koordinasi dengan daerah. Misalnya dengan melibatkan aparat terkecil seperti kepal desa maupun RT/RW.

Selain bisa mendapatkan data yang lebih tepat melibatkan RT dan RW dalam proses distribusi bansos bisa membuka konsep transparansi. Sehingga proses penyaluran pun juga bisa lebih tepat.

"Saya kira bisa melibatkan rakyat dilibatkan RT, RW, desa, buat mekanisme yang lebih terbuka transparan," tutur Jokowi. "Sehingga semuanya tidak segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT Desa yang namanya bantuan sosial tunai."

Sementara itu untuk mengawasi agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran, Jokowi menyarankan agar KPK maupun BPKP juga dilibatkan. Hal itu untuk mencegah terjadinya praktik korupsi saat penyaluran bansos di lapangan.

"Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, dari BPKP, dari Kejaksaan," ujar Jokowi. "Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol atau tidak terjadi korupsi di lapangan."

Selain itu, Jokowi juga menyoroti prosedur bansos yang berbelit. Hal ini membuat masih ada banyak masyarakat yang belum menerima bantuan.

"Saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin," tegas mantan Wali Kota Solo tersebut. "Sederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel."

Seperti diketahui, penerimaan bansos pemerintah ini telah menuai beragam komentar dari masyarakat. Terutama terkait ketidaksinkronan data antara yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah. Alhasil, penerimaan bansos pun menjadi tumpang tindih. Hal ini pun juga sudah diakui oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts